Tanjung (Suara NTB) – Sebaran penduduk Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang banyak bermukim di pelosok pedalaman, dinilai menjadi ceruk pasar bagi komoditas tertentu seperti BBM bersubsidi. Menyadari hal itu, DPRD Lombok Utara mendorong BUMDesma (BUMDes Bersama) menyisir unit usaha dengan menyediakan SPBU Mini atau Pertashop.
“Terlepas dari masih adanya dua SPBU yang ditutup, distribusi BBM idealnya tersebar merata hingga ke pelosok. Sehingga warga kita yang tinggal di dataran tinggi mendapat harga beli eceran yang terlampau tinggi,” ungkap Anggota Komisi III DPRD KLU, L. M. Zaki, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, warga yang bermukim di daratan tinggi kerap terlayani oleh BBM eceran yang diperjualbelikan oleh kios-kios rumahan. Jika mengacu pada regulasi, sejatinya praktik ini tidak diperbolehkan oleh ketentuan pemerintah. Instansi terkait maupun BUMN Pertamina, dinilai melonggarkan aturan tersebut karena keterbatasan sumber daya khususnya SPBU.
Ia mencontohkan, sebaran SPBU saat ini hanya sampai di wilayah Kecamatan Kayangan. Bahkan, satu-satunya SPBU terdekat untuk Bayan dan Kayangan ini pun masih ditutup akibat sengketa bisnis pemilik dengan Perbankan.
Politisi PDIP Lombok Utara ini menegaskan, Pemda Lombok Utara harus berpikir taktis untuk mengurai ketimpangan distribusi maupun ketimpangan harga BBM bersubsidi. Pendekatan yang dinilai tepat adalah melibatkan hadirnya BUMDesma. Lembaga usaha ini dipandang mampu menyediakan sarana dan prasarana penjualan BBM Bersubsidi-Pertashop, karena lembaga ini didukung oleh sumber daya seluruh desa di lingkup satu kecamatan.
“Kalau BUMDes satu desa secara individu mungkin berat untuk memenuhi permodalan. Tetapi kalau BUMDesma, sangat mungkin membuka Pertashop karena modalnya adalah hasil merger dari banyak desa,” terangnya.
Selaku DPRD dari Dapil Lombok Utara IV (kecamatan Bayan), Zaki berharap instansi pembina BUMDes mendorong BUMDesma milik desa-desa di kecamatan Bayan dapat hadir membantu masyarakat.
“Kita berharap, SPBU Mini atau Pertashop ini ditambah untuk wilayah Bayan, terutama di desa-desa di pedalaman. Saat ini hanya ada satu SPBU Mini yang dikelola BUMDes Anyar, dan ini berjalan eksis. Kami rasa desa lain juga bisa hadir untuk memudahkan warganya,” sambung Zaki.
Ia menambahkan, jual beli BBM bersubsidi tentunya harus didahului oleh jalinan kemitraan antara BUMDes/BUMDesma dengan Pertamina. Kemitraan ini mendekatkan akses distribusi BBM ke wilayah pelosok pedesaan.
“Menurut kami ini satu peluang usaha dengan modal dan keuntungan yang jelas. Jadi, kita mendorong supaya pemerintah daerah juga membuka keran komunikasi dengan Pemdes agar BUMDesmanya memiliki varian usaha. Sehingga BUMDes atau BUMDesma tidak terkesan sebagai kompetitor UMKM tetapi mitra yang saling menguatkan,” tandasnya. (ari)
