Mataram (Suara NTB) – Kementerian Perhubungan mendorong Pemerintah Provinsi NTB segera menertibkan praktik persaingan tidak sehat di sektor transportasi publik, khususnya di kawasan pariwisata.
Dorongan ini disampaikan Plt. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB, Boy Nurdin, menanggapi masih munculnya konflik antar pelaku usaha transportasi di sejumlah destinasi wisata. Apalagi persaingan tersebut bahkan disebut telah berujung pada intimidasi hingga dugaan pemukulan terhadap pelaku transportasi lainnya.
Boy menilai, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan masyarakat dan wisatawan. Apalagi, jika setiap kawasan wisata seolah-olah dikuasai oleh kelompok transportasi tertentu, wisatawan akan kehilangan pilihan moda transportasi.
“Wisatawan butuh pilihan. Ada yang punya kemampuan membayar lebih dan membutuhkan layanan cepat, mereka bisa menggunakan travel atau angkutan sewa. Tetapi ada juga masyarakat yang memilih menunggu angkutan terjadwal dengan tarif yang lebih terjangkau,” kata Boy.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan dua jenis layanan transportasi, yakni angkutan umum yang teratur dan terjadwal serta angkutan tidak dalam trayek seperti taksi, travel, dan angkutan pariwisata.
Kedua layanan tersebut, kata dia, seharusnya tidak dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya harus hadir secara beriringan untuk memberikan pilihan kepada masyarakat.
“Dalam satu sistem transportasi publik, dua layanan ini harus ada. Masyarakat harus punya pilihan,” ujar Boy di kantornya, Kamis, 16 Juli 2026.
KSPN Hadir, Namun Kerap Berhadapan dengan Travel
Boy menjelaskan, BPTD sendiri telah menghadirkan layanan angkutan pariwisata melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Layanan ini menggunakan sistem terjadwal dan tarif yang ditetapkan pemerintah.
Di NTB, layanan tersebut telah menjangkau sejumlah destinasi wisata, di antaranya Sembalun, Pelabuhan Tawun, serta kawasan Mandalika. Rute lainnya juga dipersiapkan untuk menghubungkan bandara dengan sejumlah destinasi wisata.
Namun, kehadiran angkutan terjadwal tersebut masih menghadapi penolakan dari sebagian pelaku usaha transportasi, terutama travel.
Boy mengakui, konflik tersebut menjadi salah satu persoalan yang masih harus diselesaikan. BPTD bahkan kerap mengambil posisi mengalah agar tidak terjadi gesekan di lapangan.
“Kalau kami memaksakan masuk, bisa terjadi gesekan. Akhirnya program pemerintah ini justru mengalah. Padahal, masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa mendapatkan layanan sampai ke tujuan,” katanya.
Menurut Boy, persoalan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebab, layanan angkutan dalam provinsi, termasuk penataan jaringan trayek dan perizinan angkutan, berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.
Travel Ilegal Dinilai Memicu Konflik
Boy juga menyoroti keberadaan travel ilegal yang dinilai ikut memperkeruh persaingan transportasi di kawasan wisata.
Ia menyebut, sejumlah kasus penghadangan terhadap kendaraan angkutan terjadwal diduga dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas jelas.
“Travel ilegal ini yang justru membuat persoalan semakin rumit. Kalau perizinannya berada di provinsi, maka penertibannya juga harus dilakukan secara tegas,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan kawasan transportasi publik, seperti bandara, terminal, pelabuhan, maupun destinasi wisata, dikuasai oleh kelompok tertentu.
Menurutnya, pengelola fasilitas transportasi harus memberikan ruang bagi berbagai jenis layanan transportasi yang legal dan memenuhi aturan
“Jangan sampai ada anggapan bahwa ini wilayah saya, sehingga layanan lain tidak boleh masuk. Terminal, bandara, dan pelabuhan adalah fasilitas publik yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kemenhub Siapkan Stimulus, Pemprov Diminta Bergerak
Boy mengatakan, pemerintah pusat melalui BPTD juga telah menyiapkan program subsidi atau stimulus untuk menghidupkan jaringan transportasi publik yang belum ramai penumpang. (bul)
