BUPATI Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mengakui di usia 18 tahun KLU, masih banyak “PR” (pekerjaan rumah) yang masih harus dibenahi, khususnya pada aspek pelayanan dasar masyarakat. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dapat diintervensi lebih cepat hanya melalui KPBU mengingat fiskal daerah masih mengalami tekanan.
Kepada wartawan di sela-sela perayaan HUT KLU ke-18 di Halaman Kantor Bupati, Selasa (21/7/2026), Najmul Akhyar menyatakan, di usia Lombok Utara saat ini, Pemerintah daerah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 43,20 persen di tahun 2008, menjadi sekitar 20-an persen saja di tahun 2026 ini.
Prestasi lain juga diraih dimana Lombok Utara telah keluar dari status daerah Tertinggal, Terluar, Terdalam (3T).
“Kita sudah menurunkan angka stunting cukup signifikan, kemudian angka IPM kita meningkatkan. Ya, alhamdulillah,” ujarnya.
Dalam membangun daerah, pihaknya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Ia juga menginginkan, agar setiap persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat disampaikan ke pemerintah dengan cara yang baik.
Diakui Bupati, infrastruktur dasar masih menjadi PR di daerahnya. Air bersih di Gili Meno dan Gili Trawangan, kekeringan di daratan, serta tuntutan masyarakat terhadap lampu jalan, merupakan beberapa diantara sekian banyak program yang harus segera diambil solusinya oleh pemerintah daerah.
Belum terpenuhinya persoalan itu, tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Setelah pada APBD 2026 pemerintah pusat memangkas dana transfer mencapai Rp260 miliar, Bupati menilai kebijakan tersebut sangat mempengaruhi struktur anggaran untuk publik.
Di tengah situasi itu, Najmul menegaskan daerah dituntut untuk terus berinovasi. Salah satunya melalui KPBU untuk mempercepat proses pembangunan di masyarakat.
“Sementara ini untuk menyikapi kondisi kelesuan dana transfer daerah seperti ini, kami melakukan banyak inovasi-inovasi. Di antaranya melakukan KPBU, kemudian menjaring potensi peningkatan pendapatan asli daerah. Insya Allah kami melakukan kerja sama dengan berbagai pihak,” ungkapnya.
Ia meyakinkan, bahwa KPBU bukan hal tabu untuk dilakukan. Begitu juga dengan kerjasama antar daerah. Bahkan, dalam beberapa hari ke depan, Pemda KLU dengan Pemkot Malang akan menggelar MoU dalam rangka digitalisasi peningkatan ekonomi untuk mendukung pendapatan daerah.
Selain KPBU Listrik dan Air, Bupati ketika ditanya awak media, tak membantah adanya potensi KPBU pada pengelolaan sampah di Lombok Utara. Volume sampah yang terlalu tinggi dengan sumber daya penanganan yang sedikit, dinilai akan menciptakan problem dalam jangka panjang.
“Sampah kemungkinan ya (KPBU), sedang kita cari formulanya sekarang. Pak Kepala Dinas LH (Lingkungan Hidup) itu sudah ke Jawa Barat, untuk melihat daerah-daerah yang bekerja sama mengelola sampahnya dengan baik.”
“Dan kalau memungkinkan itu terjadi di kita, ya kenapa tidak? Saya sangat senang, saya sangat ingin ya sampah ini pun kita KPBU-kan gitu. Karena selama ini kan memang persoalan kita ya di terutama di Gili Trawangan, ini persoalan sampah. Dan sedang terus kita cari jalan keluarnya,” tandas Najmul. (ari)
