Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 38 rumah di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, masuk dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. Bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut, disiapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., mengatakan program BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Penanganan rumah tidak layak huni juga dilakukan melalui program bedah rumah serta kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Di Kelurahan Ntobo terdapat 38 rumah yang menerima bantuan BSPS. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah. Namun, karena keterbatasan anggaran, belum semua masyarakat dapat menerima bantuan secara bersamaan,” ujarnya, Selasa (21/7).
Menurutnya, pemerintah akan terus mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Karena itu, masyarakat yang belum menerima bantuan diminta bersabar sembari pemerintah terus memperluas cakupan program pada tahun-tahun berikutnya.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi yang kuat menjadi kunci dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Perbaikan rumah tidak layak huni selain melalui program BSPS, Pemkot Bima juga mengoptimalkan program bedah rumah, dukungan Baznas, serta berbagai skema penanganan rumah tidak layak huni lainnya, agar semakin banyak warga memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni.
Wali Kota meminta lurah, ketua RT, dan ketua RW lebih aktif mendata masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pendataan yang objektif dinilai penting, agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
“Dahulukan rumah yang memang sudah tidak layak huni dan pastikan pendataan dilakukan secara objektif agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan aparat kewilayahan agar tidak menunggu persoalan membesar sebelum mengambil langkah. Kepekaan sosial menurutnya, menjadi kunci agar tidak ada warga yang luput dari perhatian pemerintah.
“Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru kita bergerak. Kepekaan sosial harus terus kita tingkatkan agar tidak ada lagi warga yang luput dari perhatian,” tandasnya.
Selain program BSPS, Baznas melalui Program Desa Berdaya juga menyalurkan bantuan Rumah Layak Huni kepada seorang warga Kelurahan Ntobo. Bantuan senilai Rp25 juta tersebut menjadi unit pertama dari delapan rumah layak huni yang direncanakan dibangun di kelurahan tersebut melalui penghimpunan dana zakat para muzakki di NTB. (hir)
