Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram berkomitmen mengawal pemenuhan berbagai hak anak sebagai acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Kepala DP3A Kota Mataram, H. Zuhhad, mengatakan hak-hak anak yang terus didorong pemenuhannya meliputi penyediaan ruang hidup yang aman, nyaman, inklusif, sehat, penuh kasih sayang, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
“Semua tuntutan hak anak itu sudah kami laksanakan dan saat ini sedang berjalan,” ujarnya, Jumat (24/7).
Menurut Zuhhad, salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan ramah anak. Pemerintah Kota Mataram telah mengembangkan layanan kesehatan ramah anak mulai dari tingkat puskesmas hingga lingkungan pendidikan.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Di tingkat puskesmas, fasilitas yang disediakan antara lain ruang tunggu bermain anak, ruang laktasi, pojok oralit, layanan imunisasi, serta tenaga kesehatan yang komunikatif dan ramah terhadap anak.
Selain itu, Pemerintah Kota Mataram juga mengembangkan program Sekolah Ramah Anak dan Rumah Ibadah Ramah Anak. Melalui program tersebut, berbagai fasilitas pendukung disiapkan agar anak merasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan sekolah maupun tempat ibadah.
Tidak hanya berorientasi pada kebutuhan anak, berbagai infrastruktur layanan publik di Kota Mataram juga mulai menerapkan prinsip ramah disabilitas, salah satunya dengan menyediakan akses bagi pengguna kursi roda.
Meski demikian, Zuhhad mengakui penerapan fasilitas publik ramah anak belum dilakukan secara menyeluruh.
“Sifatnya masih berada di tempat-tempat tertentu,” katanya.
Karena itu, peningkatan penyediaan fasilitas ramah anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi DP3A Kota Mataram. Pihaknya akan terus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan agar setiap pembangunan yang dilakukan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak.
Menurutnya, penyediaan fasilitas ramah anak tidak hanya bertujuan memenuhi hak anak, tetapi juga menjadi salah satu upaya meningkatkan predikat Kota Mataram sebagai Kota Layak Anak (KLA). Saat ini, Kota Mataram masih berstatus Madya dan menargetkan peningkatan menjadi kategori Nindya.
Ia berharap komitmen seluruh pihak dalam memenuhi indikator Kota Layak Anak dapat mengantarkan Kota Mataram meraih predikat Nindya pada penilaian mendatang. (pan)
