Mataram (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mencatat jumlah “tempah dedoro” atau tempat pengolahan sampah organik di Kota Mataram hingga akhir Juli 2026 telah mencapai 1.220 unit. Fasilitas tersebut tersebar di enam kecamatan serta sejumlah kantor dan instansi pemerintah sebagai bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah dari sumber.
Berdasarkan data DLH, Kecamatan Cakranegara menjadi wilayah dengan jumlah tempah dedoro terbanyak, yakni 615 unit. Selanjutnya Kecamatan Sandubaya sebanyak 169 unit, Ampenan 160 unit, Selaparang 127 unit, Mataram 54 unit, dan Sekarbela 47 unit. Selain itu, terdapat 48 unit yang berada di kantor atau instansi pemerintah.
Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah organik dari sumber.
“Melihat jumlah tempah dedoro yang sudah mencapai ribuan unit, ini menjadi salah satu indikator tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung program pengolahan sampah dari sumber,” ujarnya, Jumat (31/7).
Program tempah dedoro mulai dicanangkan Pemerintah Kota Mataram pada akhir 2025. Fasilitas tersebut dibuat menggunakan buis beton yang dilengkapi penutup dan lubang untuk memasukkan sampah organik. Sejak diluncurkan, masyarakat dinilai cukup antusias dengan membangun tempah dedoro di lingkungan masing-masing.
Menurut Nizar, program ini merupakan salah satu inovasi DLH untuk mengolah sampah organik langsung dari sumbernya sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Mataram yang rendah emisi. Selain mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tempah dedoro juga mampu menekan emisi gas rumah kaca, menghasilkan kompos berkualitas, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendukung program aksi iklim daerah.
“Atas dasar itu, kami terus mendorong masyarakat berpartisipasi dalam program tempah dedoro. Kami optimistis jumlah fasilitas ini akan terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah dari sumbernya,” katanya.
Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, DLH berencana menghadirkan layanan hotline khusus penanganan tempah dedoro. Layanan itu disiapkan agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan berbagai kendala yang dihadapi.
Nizar menjelaskan, apabila tempah dedoro milik warga telah penuh atau proses penguraian sampah tidak berjalan optimal, masyarakat cukup menghubungi layanan tersebut. Petugas DLH akan turun langsung melakukan penanganan.
Selain itu, apabila kompos hasil pengolahan tidak dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok tanam, DLH siap mengangkut dan mendistribusikannya untuk kebutuhan pemupukan tanaman di berbagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik Pemerintah Kota Mataram.
Ia menegaskan, tujuan utama program tempah dedoro adalah mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA melalui pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari tingkat rumah tangga.
Menurut Nizar, sistem pengolahan sampah organik melalui tempah dedoro terbukti efektif. Dari sekitar satu ton sampah organik, hanya tersisa sekitar 75 kilogram kompos atau sekitar 7,5 persen dari volume awal.
“Dari satu ton sampah, yang dihasilkan menjadi kompos sekitar 75 kilogram atau hanya sekitar 7,5 persen dari volume awal,” jelasnya.
DLH optimistis, apabila penerapan tempah dedoro semakin masif sepanjang 2026, maka volume sampah yang dibuang ke TPA pada 2027 dapat berkurang hingga 60 persen. Optimisme tersebut juga didukung rencana beroperasinya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo di Ampenan pada tahun depan. (pan)
