Mataram (Suara NTB) – Distribusi guru di NTB masih menemui kendala. Kendala utamanya adalah sinkronisasi data.
Staf Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Keolahragaan (GTKTK) Dikpora NTB, Zainal Arifin mengatakan, distribusi belum bisa dilakukan jika data guru baik di Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, dan BKN belum tersinkronisasi. “Harus sama datanya. Tidak boleh ada beda,” ujarnya belum lama ini.
Di sisi lain, sejumlah data guru juga dinilai masih bermasalah. Kondisi ini menjadi fokus utam, agar data guru i rapi.
Adapun mengenai jumlah, Arifin menyebut, guru PPPK Paruh Waktu sudah mencukupi. Hanya saja, keberadaan mereka masih terkonsentrasi di beberapa sekolah,sehingga masih ada sekolah yang kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik.
“Kekurangan itu yang ingin kita ratakan. Jangan sampai ada yang tidak ada sama sekali gurunya,” terangnya.
Pasalnya, kekurangan guru tidak saja berimbas pada proses belajar-mengajar di sekolah, tapi juga berdampak pada kesejahteraan guru bersangkutan. Diketahui, skema penggajian guru PPPK Paruh Waktu dihitung dari jumlah jam mengajarnya (JJM). Jika guru terkonsentrasi di satu sekolah, maka potensi kekurangan gaji bisa terjadi.
Karena itu, distribusi dinilai penting. Tidak saja untuk pemerataan kualitas pendidikan, tapi juga untuk memastikan kesejahteraan guru juga terjamin.
“Karena untuk guru paruh waktu berpengaruh. Karena mereka dibayar berdasarkan jumlah jamnya,” pungkas Arifin. (sib)
