Sumbawa Besar (Suara NTB)-Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan anggaran Rp1,6 miliar untuk menekan kasus stunting. Pasalnya, kasus stunting mencapai 29,7 persen sehingga intervensi ini diharapkan kasus anak berbadan pendek turun 4 persen. “Harapannya harus terwujud dari sekarang 29,7 persen minimal turun ke angka 4 persen,sehingga Kabupaten Sumbawa nantinya bisa terbebas dari stunting,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Kabupaten Sumbawa, H. Sarip Hidayat pada, Jumat (31/7).
Ia melanjutkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Kabupaten Sumbawa tahun 2024 tercatat sebesar 29,7 persen. Jumlah tersebut meningkat sekitar 4 persen dari tahun 2023 mencapai 25 persen.
Angka anak stunting tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 4 persen dibandingkan tahun lalu. Faktor utamanya adalah adanya indikasi malnutrisi terutama pada bayi dan anak di bawah 5 tahun.
Pada tahun 2024-2025 diakui,belum ada intervensi langsung terhadap balita stunting karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Bahkan untuk satu anak stunting membutuhkan biaya penanganan minimal Rp 4,4 juta.
“Biaya tersebut meliputi biaya rujukan dan pemeriksaan laboratorium di rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS, pemberian makanan tambahan, serta minimal tiga kali kontrol dengan dokter spesialis anak,” terangnya.
Di tahun 2026 lanjut dia, Pemkab Sumbawa memastikan telah menyiapkan tiga skema utama dalam menurunkan stunting. Pertama, dengan keterlibatan langsung masing-masing kepala desa yang ditemukan kasus stunting seperti di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas.
Skema kedua, direktif Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, H. Mohammad Ansori memberikan anggaran sebesar Rp100 juta. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk penanganan 37 anak stunting di wilayah puskesmas Moyo Utara dan alokasikan anggaran dari DBHCHT sebesar Rp1,5 miliar.
“Tentu dengan adanya dukungan anggaran tersebut, kami optimis target penurunan angka stunting minimal 4-5 persen di tahun akhir tahun 2026 bisa tercapai,” tambahnya.
Menurutnya,penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan melainkan pola intervensi spesifik seperti kecukupan gizi dan pengobatan infeksi hanya berkontribusi sekitar 30 persen saja.
“70 persen adalah intervensi sensitif. Ini terkait jaminan kesehatan, kesehatan lingkungan, ketersediaan air bersih, dan yang paling penting adalah pola asuh di keluarga. Kalau tidak ada peran aktif keluarga, sulit kita menurunkan stunting,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi lintas sektor harus semakin kuat, termasuk pendampingan dan pengawasan terhadap anak-anak yang sudah mendapat bantuan agar anggaran yang digelontorkan tidak sia-sia. (ils)
