PEMERINTAH Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta lebih optimal memberikan pemberdayaan maupun bantuan kepada peternak lokal khususnya kelompok ayam petelur. Momentum program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedianya menjadi peluang pasar bagi Pemda untuk meningkatkan produksi telur sekaligus menyusun program yang mendukung eksistensi peternak lokal.
“Aspirasi masyarakat untuk budi daya ayam petelur mulai menggeliat lagi. Tidak sedikit kelompok menyuarakan itu ketika kami turun melakukan reses,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD KLU, H. Nirdip, Kamis (30/7/2026).
Keberadaan kelompok ayam petelur menurut dia, merupakan satu instrumen dalam menguatkan fondasi ekonomi individu maupun kelompok masyarakat. Keseriusan kelompok untuk berkembang, menjadi momentum masyarakat untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi.
Namun demikian, semangat masyarakat dalam membudidayakan komoditas peternakan kerap terkendala oleh daya dukung sumber daya. Misalnya, kata Nirdip, ketersediaan bantuan pakan yang terbatas, serta mahalnya harga pakan untuk diadakan secara mandiri.
“Keberlangsungan kelompok ayam petelur seringkali terkendala oleh faktor tingginya harga pakan. Di sisi lain, saat panen, kelompok masih belum memiliki pasar yang konsisten dalam menyerap hasil produksi,” ujarnya.
Politisi Gerindra asal Kecamatan Kayangan ini melanjutkan, Pemda melalui OPD terkait perlu memperkuat manajemen kelompok. Baik administrasi pengelolaan kelompok, peningkatan sumber daya individu kelompok, maupun pelatihan-pelatihan untuk mendorong kemandirian bibit maupun pakan.
“Kami belum melihat ada program di satu daerah yang secara konsisten memberi pedampingan manajemen dan pelatihan. Kalaupun peternak atau kelompok ternak eksis, kecenderungan karena motivasi individu.”
“Harapan kami, Pemda Lombok Utara melalui BUMD, mulai menjembatani akses sumber daya pendukung untuk kelompok. BUMD bisa bertindak sebagai penyerap hasil produksi dengan harga kompetitif,” ujarnya.
Nirdip meyakini adanya pembinaan kelompok tidak hanya meningkatkan penghasilan kelompok ternak. Di sisi lain, kemitraan dengan BUMD menjadi semacam jaminan bagi kelompok untuk dapat mengakses kemudahan modal pada lembaga perbankan maupun akses bantuan lanjutan dari pemerintah.
“Kita semua pasti berharap kelompok yang sudah dibantu bisa berkembang. Usaha bisa terus berputar dan menghasilkan. Kegagalan kelompok adalah kegagalan pemerintah juga, karena kalau kelompok sampai gagal dan bubar, akan menjadi masalah tambahan bagi pemerintah daerah,” tandasnya. (ari)
