Tanjung (Suara NTB) – Angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2025 sebesar Rp128 miliar lebih, dinilai menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Menghindari potensi serupa berulang, F-PDIP DPRD Lombok Utara meminta jajaran eksekutif untuk menguatkan koordinasi antar-OPD, serta menyusun perencanaan dan eksekusi secara optimal.
“Silpa memang harus ada setiap tahun, tetapi idealnya hanya muncul dari efisiensi. Sebaliknya, kalau Silpa muncul akibat program yang gagal eksekusi, tentu sangat wajar dipertanyakan oleh masyarakat,” ungkap Sekretaris F-PDIP DPRD Lombok Utara, L. Muhammad Zaki, Senin (3/8).
Ia menegaskan, Silpa bukan anggaran tabu yang harus tercatat dalam neraca keuangan daerah. Tetapi, besar nominalnya harus dikendalikan sehingga tidak merugikan masyarakat pada tahun berjalan.
Besarnya Silpa yang mencapai lebih dari Rp128 miliar, kata dia, agar menjadi bahan evaluasi oleh Bupati terhadap kinerja aparaturnya. Upaya ini bertujuan untuk memacu seluruh OPD meningkatkan standar dalam mengimplementasikan angaran kepada program-program yang sudah disepakati oleh daerah.
Zaki mengatakan, tidak terlaksananya anggaran dari yang sudah disetujui oleh DPRD, memberi dampak kerugian bagi masyarakat. Nominal yang sedianya dibelanjakan tidak dapat berputar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pada periode tersebut. Begitu pula, program yang harusnya diterima, gagal dirasakan masyarakat saat dibutuhkan.
“Syukur-syukur kalau Silpa itu tidak mengarah pada kebutuhan dasar seperti perpipaan untuk air bersih. Tetapi, apapun wujud programnya, ketika eksekutif dan DPRD sudah sepakat, maka harus dilaksanakan,” tegasnya.
Zaki melanjutkan, Fraksi PDIP di DPRD KLU memandang bahwa APBD harus menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap rupiah pada APBD KLU agar digunakan secara optimal untuk saling menguatkan dengan sektor-sektor yang mendukung perkembangan ekonomi daerah.
Anggota Komisi III DPRD KLU ini mengingatkan pula, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya APBD maupun tingginya realisasi pendapatan. Tetapi, juga dari kemampuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Oleh karena itu, Zaki meminta APBD ke depan harus lebih diarahkan pada program-program yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat UMKM, meningkatkan kapasitas tenaga kerja, serta memperluas akses permodalan bagi masyarakat. (ari)
