Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD NTB mengapresiasi kinerja manajemen baru Bank NTB Syariah. Pasalnya dalam waktu yang relatif singkat, tren pendapatan dan profitabilitas Bank NTB syariah menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Pada periode Januari-Juni atau semester pertama 2026 ini saja, perusahaan sudah membukukan laba bersih Rp 102,54 miliar.
“Artinya secara profitabilitas kinerja sudah sangat membaik,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi setelah menggelar rapat bersama jajaran direksi Bank NTB Syariah terkait dengan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Sambirang, laba ini meningkat tajam hingga 1.505 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 6,39 miliar. Dengan tren yang terus membaik, bank daerah kebanggaan Provinsi NTB itu diperkirakan bisa mengantongi laba bersih hingga Rp 210 miliar hingga akhir Desember tahun ini.
Sehingga peningkatan laba juga bakal diikuti dengan setoran dividen ke kas daerah. “Sudah pasti dividen pasti naik. Kami prediksi setoran dividen sampai Rp90 miliar ke provinsi saja,” ungkap Sambirang.
Jika digabungkan dengan 10 kabupaten/kota se-NTB, maka total dividen Bank NTB Syariah tahun buku 2026 bisa mencapai lebih dari Rp 200 miliar. Proyeksi ini meningkat jika dibandingkan dengan dividen tahun ini sebesar Rp 176 miliar.
“Sekarang kan setoran dividen ke pemprov saja sebesar Rp 72,80 miliar. Maka kita proyeksikan naik jadi Rp 90 miliar tahun depan,” jelas politisi PKS itu.
Meski kinerja pendapatan dan profitabilitas naik, tapi BUMD itu tetap memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya pada pembiayaan sektor produktif, khususnya untuk usaha mikro. Sejauh ini pembiayaan sektor konsumtif masih mendominasi.
Karena itu Komisi II DPRD NTB tetap memberi saran agar BUMD bidang perbankan itu memberi porsi pada pembiayaan UMKM untuk kredit produktif. Sejauh ini Bank NTB Syariah memang mulai agresif menyalurkan pembiayaan mikro.
Per Januari-Juli 2026 sudah ada 1.045 debitur dengan plafon Rp 58,5 miliar yang disalurkan. “Ini sudah membaik. Tapi kami minta harus terus dinaikkan lagi nominalnya,” papar Sambirang.
Ditegaskan, pihaknya tidak ingin BUMD hanya menjadi sumber pendapatan daerah. Tapi harus juga memberikan daya ungkit ekonomi riil masyarakat melalui sektor UMKM. “Dengan menyentuh UMKM ini bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.
Sasarannya adalah UMKM yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang di kabupaten/kota. Mulai dari pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan, perdangan serta peternakan. Sehingga kredit produktif ini harus menyasar ke sektor riel UMKM di setiap kabupaten/kota. (ndi)
