BerandaNTBLOMBOK TIMURPemkab Lotim Siapkan Rp5 Miliar untuk Pengadaan Lahan Sekolah Rakyat

Pemkab Lotim Siapkan Rp5 Miliar untuk Pengadaan Lahan Sekolah Rakyat

Selong (Suara NTB) – Sebagai wujud komitmen dukungan program pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan dana awal sebesar Rp5 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) permanen. Namun, dari jumlah tersebut, diperkirakan hanya mampu membebaskan 3,2 hektare dari total kebutuhan lahan seluas 7 hektare.

Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lotim, Abdul Basir, mengungkapkan bahwa pembebasan lahan dilakukan secara bertahap. “Cuma itu dulu yang dialokasikan, karena memang rencananya bertahap pembebasannya,” ujarnya saat ditemui Suara NTB, Senin (3/8/2026).

Dari anggaran Rp5 miliar tersebut, pemerintah daerah baru bisa mengamankan 3,2 hektare lahan. “Nanti sisanya akan dianggarkan lagi supaya cukup 7 hektare sesuai yang diharapkan,” jelas Abdul Basir.

Meski pembebasan lahan baru mencapai separuh dari target, lokasi seluas 7 hektare diklaim sudah siap secara fisik. “Tanahnya yang 7 hektare sudah siap. Tinggal pembebasannya bertahap,” tambahnya.

Meski anggaran masih terbatas, pembangunan gedung Sekolah Rakyat di atas lahan yang sudah terbebas (3,2 hektare) tetap dapat dimulai. “Dari yang 3,2 hektare itu dibangun dulu, sisanya nanti belakangan pengembangannya,” ungkap Abdul Basir.

Berdasarkan informasi dari rapat bersama pemerintah pusat, pembebasan tahap pertama ditargetkan rampung paling lambat tahun 2026.

Ke depan, kawasan Sekolah Rakyat ini direncanakan sebagai kawasan pendidikan terintegrasi yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. “Rencananya akan diintegrasi dengan sekolah rakyat di SD sederajat dengan SMP dan bahkan sampai SMA-nya. Dengan luasan lahan 7 hektare, ya dikira cukup,” jelasnya.

Untuk dapat membebaskan seluruh lahan 7 hektare, Abdul Basir memperkirakan masih dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 5-6 miliar lagi. “Kalau setidaknya minimal, ya, kita butuh 5 atau 6 miliar. Itu termasuk biaya penilaiannya juga,” pungkasnya.

Dengan skema bertahap ini, proses pembebasan lahan dan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Lombok Timur diprediksi masih memerlukan waktu panjang hingga seluruh fasilitas dapat beroperasi secara penuh. (rus)

IKLAN

RELATED ARTICLES

IKLAN





VIDEO