Mataram (Suara NTB) – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Narmada menjadi salah satu pionir program SMA Terbuka di NTB. Program tersebut telah berjalan sejak 2014,sehingga tercatat 600 lebih siswa dapat ATS melanjutkan pendidikan.
SMAN 1 Narmada sendiri merupakan satu dari enam sekolah di Indonesia yang surat keputusan (SK) program SMA Terbukanya diterbitkan langsung oleh Kemendikdasmen 2014 silam. Hingga hari ini, sekolah tersebut telah mempunyai sembilan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang tersebar di berbagai lokasi di Lombok Barat.
Waka Sarana SMAN 1 Narmada, Musgian pada, Kamis (6/8) mengatakan, SMA Terbuka bertujuan untuk menjangkau anak-anak yang akses ke sekolahnya jauh hingga membantu mereka yang terbatas secara ekonomi.
“Sampai hari ini tetap berjalan dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Dan kami punya TKB di sembilan TKB yang ada di Lombok Barat. Mulai dari Sekotong, Lembar, hingga Gunungsari,” ujarnya.
Ia menyebut, TKB yang berada di bawah naungan SMAN 1 Narmada sebenarnya berjumlah 11 lokasi. Namun, beberapa TKB ditutup karena anak yang menjadi sasaran program tersebut terus berkurang. Berkurangnya siswa SMA Terbuka dinilainya menjadi sinyal yang positif. Sebab, dengan demikian, jumlah ATS di wilayah tersebut kian menyusut.
Dari sembilan TKB tersebut, SMAN 1 Narmada mampu menampung sekitar 500-600 siswa dan berhasil menamatkan 167 siswa setiap tahunnya. Skema ini sukses menekan angka ATS di beberapa lokasi di Kabupaten Lombok Barat. Sejalan dengan tujuan utamanya yakni memastikan setiap anak mendapat hak dasar pendidikannya.
Meski tidak belajar di sekolah induk, ijazah dan status siswa tetap dianggap resmi sebagai siswa SMAN 1 Narmada. Artinya, model pembelajaran baik di sekolah induk atau TKB tetap sama, hanya lokasi belajar yang berbeda.
Musgian menuturkan, model pembelajaran di SMA Terbuka awalnya tata muka dan jarak jauh (hybrid). Namun, skema tersebut berubah dengan model tatap muka penuh setelah program berjalan tiga tahun. Perubahan itu terjadi lantaran pengelolaan program SMA Terbuka yang awalnya dipegang pusat, kini dikelola daerah.
Saat dikelola oleh pemerintah pusat, seluruh kebutuhan belajar mengajar di TKB ditanggung mulai seragam hingga tablet untuk belajar. Tetapi, setelah dikelola pemerintah provinsi anggaran pengelolaannya dialihkan ke dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Tetapi pembelajaran dengan menggunakan dana BOS tidak mencukupi kalau untuk SMA terbuka. Akhirnya kembali pembelajaran yang kita lakukan menjadi tatap muka,” terangnya.
Dengan konsep tatap muka sepenuhnya, sekolah mau tidak mau mesti merekrut guru yang berasal dari wilayah sekitar TKB untuk mengajar anak-anak tersebut. Musgian menuturkan, syarat yang ditentukan sekolah bagi guru yang bersedia mengajar tidak muluk-muluk asalkan mempunyai gelar strata satu.
“Guru apapun yang sudah sarjana itu dia akan mengajar di situ. Kita berikan jam pelajaran, kemudian nanti per 3 bulan kita akan berikan honornya begitu. Honornya kita ambilkan dari sekolah induk,” ungkapnya.
Musgian berharap ada perhatian khusus dari pemerintah terutama dari aspek anggaran. Pasalnya,dana bantuan operasional sekolah tidak cukup untuk menutupi kebutuhan operasional SMA Terbuka termasuk menggaji guru.
“Jadi harapan kami sebenarnya kalau bisa ada anggaran di luar dana BOS untuk mengurus mereka gitu seperti beberapa tahun yang lalu ketika dikelola oleh pusat,” pungkasnya. (sib)
