Mataram (Suara NTB) – Pengembangan sektor pariwisata di NTB dianggap belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah kabupaten/kota. Salah satu indikatornya terlihat dari masih minimnya alokasi anggaran untuk infrastruktur dan pemeliharaan destinasi wisata.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan pemerintah kabupaten/kota seharusnya lebih serius mengalokasikan anggaran untuk sektor pariwisata. Terlebih, daerah juga memperoleh pendapatan dari aktivitas ini.
“Kurang maksimal keberpihakan anggaran daerah, khususnya kabupaten/kota. Daerah yang menerima pajak dan pendapatan dari sektor pariwisata seharusnya lebih berpihak,” kata Sahlan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran memang menjadi persoalan saat ini. Kondisi fiskal daerah yang minim berdampak langsung terhadap pemeliharaan destinasi dan fasilitas wisata.
Namun, persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan infrastruktur destinasi menurun.
Pemerintah daerah, kata Sahlan, perlu mencari sumber pembiayaan lain dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pihak swasta.
“Bagaimana mengantisipasi semuanya supaya infrastruktur ini tetap terlaksana dengan mencari sumber-sumber lain,” ujarnya.
Sahlan menilai persoalan lain dalam pengembangan pariwisata daerah adalah pola pikir yang masih menginginkan hasil cepat.
Padahal, pariwisata merupakan sektor yang membutuhkan investasi dan pembangunan jangka panjang. Destinasi yang saat ini berkembang, menurutnya, tidak dibangun dalam waktu singkat.
“Persoalan mendasarnya adalah semua ingin hasil instan. Pariwisata itu tidak bisa menghasilkan secara instan. Perlu investasi jangka panjang untuk mendapatkan manfaat yang panjang,” katanya.
Ia mencontohkan Gili Trawangan yang kini menjadi salah satu destinasi unggulan NTB. Destinasi tersebut tidak tumbuh begitu saja, tetapi melalui proses panjang dan berbagai tantangan.
Hal serupa juga terjadi di Bali maupun destinasi lain yang kini telah dikenal luas.
elain persoalan anggaran, masalah sampah menjadi pekerjaan rumah besar sektor pariwisata NTB. Kasus sampah di kawasan Rinjani bahkan telah menjadi perhatian wisatawan mancanegara.
Sahlan menyebut adanya wisatawan mancanegara yang sampai menangis di medsos, melihat kondisi sampah di kawasan wisata Rinjani. Menurutnya, hal itu harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan koreksi.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui konsep atau wacana. Pemerintah harus melakukan langkah mitigasi secara faktual, komprehensif dan terukur.
Pemerintah daerah, lanjut Sahlan, dapat memberikan dukungan melalui regulasi yang jelas. Desa dan masyarakat perlu diberi ruang untuk mengatur mekanisme pengelolaan pariwisatanya.
Sahlan mengatakan BPPD NTB sebelumnya telah melakukan roadshow ke sejumlah kabupaten/kota. Kegiatan itu salah satunya untuk mengingatkan pemerintah daerah mengenai pentingnya pembangunan sektor pariwisata.
BPPD juga menyampaikan konsep pariwisata yang diinginkan Gubernur NTB serta mendorong kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan BPPD NTB. (bul)
