Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) bersama sejumlah unsur terkait berhasil mengendalikan dua kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Dua kejadian tersebut masing-masing terjadi pada Mei dan awal Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8/2026).
Dalam penanganan Karhutla di kawasan TNGR, Pemkab Lotim berkolaborasi dengan petugas TNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, serta masyarakat. Bupati menyebut kebakaran terbaru dapat dikendalikan dalam waktu relatif singkat.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari. Sabtu sudah clear, Pak,” ujar Haerul dalam rakor tersebut.
Meski dua kejadian Karhutla berhasil ditangani, Bupati meminta perhatian lebih terhadap kawasan TNGR. Menurutnya, Rinjani bukan hanya menjadi destinasi wisata bagi masyarakat lokal dan nasional, tetapi juga memiliki daya tarik internasional.
Karena itu, potensi Karhutla di kawasan tersebut dinilai perlu ditangani secara serius agar tidak berkembang menjadi persoalan yang berdampak lebih luas, termasuk terhadap citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
“Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan,” tegasnya.
Sarana Pemadaman Masih Terbatas
Dalam kesempatan tersebut, Haerul juga mengungkapkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah untuk menghadapi Karhutla. Menurutnya, Pemkab Lotim saat ini hanya memiliki dua kendaraan yang digunakan dalam operasi pemadaman.
Selain kendaraan, keterbatasan juga terjadi pada sejumlah peralatan pendukung seperti selang, nozzle, alat pelindung diri (APD), serta perlengkapan lainnya.
“Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut, baik untuk operasi pemadaman maupun sebagai bagian dari upaya pencegahan dan peningkatan keselamatan petugas.
“Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain, kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta Pemkab Lotim segera mengajukan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemkab Lotim bersama seluruh unsur yang terlibat dalam mengendalikan Karhutla di kawasan TNGR.
Jangan Tunggu Darurat
Dalam rakor yang diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia tersebut, Menko Polkam menekankan agar penanganan Karhutla tidak hanya bersifat responsif ketika titik api sudah meluas.
Pencegahan, menurutnya, harus dilakukan secara terukur dan menjadi prioritas dengan mengubah pola penanganan secara fundamental.
Ia juga menekankan pentingnya membangun satu kesatuan operasi. Seluruh unsur diminta meninggalkan ego sektoral dan menyatukan kekuatan mulai dari deteksi dini, pencegahan, pemadaman hingga penegakan hukum.
Salah satu langkah pencegahan yang ditekankan adalah mendorong pembukaan lahan tanpa bakar sebagai gerakan nasional. Upaya tersebut perlu diperkuat dengan optimalisasi instrumen yang dimiliki pemerintah daerah serta penegakan hukum yang konsisten.
Secara nasional, luas Karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat mencapai 199.873 hektare. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat puncak musim kemarau diprediksi baru memasuki periode Agustus hingga September.
Selain kawasan hutan dan lahan, pemerintah juga mengingatkan potensi kebakaran di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang perlu diantisipasi selama periode kemarau.
Bagi Lombok Timur, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya di kawasan TNGR yang memiliki nilai strategis dari sisi lingkungan sekaligus pariwisata. (rus)
