Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) akan mengevaluasi kinerja dan manajemen SMA Negeri (SMAN) 1 Jonggat. Langkah tersebut diambil menyusul aksi protes yang dilakukan sejumlah siswa, pada Senin (10/8).
Sejumlah siswa melayangkan protes terhadap manajemen sekolah. Aksi itu dilakukan menyusul sejumlah persoalan sekolah yang dinilai lamban diperbaiki. Dalam video yang beredar, ratusan siswa terlihat berkumpul di lingkungan sekolah. Mereka terlihat berkonfrontasi dengan sejumlah guru.
Dalam surat tersebut antara lain berbunyi, mendesak perbaikan fasilitas serta sarana prasarana sekolah yang dinilai lama dibiarkan rusak. Siswa juga mendesak agar kepala sekolah mundur dari jabatannya karena dinilai tak bisa memimpin sekolah.
Menanggapi aksi protes siswa SMAN 1 Jonggat, Kepala Dikpora NTB, Syamsul Hadi mengatakan, pihaknya akan turun ke sekolah untuk mengkonfirmasi kejadian yang terjadi. “Terkait tindakan yang akan diambil, kita akan menentukan tindakan secara terukur terhadap setiap pelanggaran yang terjadi,” ujarnya Senin (10/8).
Dikpora NTB juga memastikan akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen dan kinerja sekolah buntut aksi protes yang dilakukan para siswa. “Tentu kami akan mengevaluasi kinerja kepala sekolah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KCD Wilayah II, Dikpora NTB, Supriadi menjelaskan, aksi protes itu terjadi akibat ketidakpahaman para siswa. Menurutnya, perbaikan sarana prasarana tidak bisa dilakukan sepenuhnya melalui anggaran sekolah,melainkan melalui bantuan revitalisasi dari pusat. Selain itu,revitalisasi sebenarnya juga sedang berjalan. Akan tetapi, siswa belum memahami alur perbaikan yang tengah diupayakan. “Rehabnya sudah berjalan, lagi proses. Nah, namanya anak-anak enggak tahu dia prosesnya ini,” terangnya.
Supriadi menyampaikan, pihaknya akan menggelar pertemuan antara orang tua siswa, komite, KCD Wilayah II, Korwas, hingga Kapolsek dengan pihak sekolah untuk menjelaskan duduk perkara termasuk realisasi tuntutan para siswa.
Kepala SMAN 1 Jonggat, Mazhab menyatakan bahwa pihaknya menghormati tindakan para siswa sebagai bentuk kebebasan berdemokrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap memperhatikan tata cara dan prosedur yang berlaku.
Mazhab menjelaskan, dinamika ini bermula pada Sabtu, (8/8) pekan kemarin, saat permohonan disposisi surat izin latihan ekstrakurikuler (ekskul) belum selesai diproses. Keterlambatan tersebut membuat para siswa berasumsi bahwa sekolah sengaja menghambat keikutsertaan mereka dalam berbagai ajang perlombaan.
Padahal menurut Mazhab, hal tersebut merupakan bagian dari prosedur administrasi yang lazim.
Pihaknya sengaja berlaku selektif dalam memilih kompetisi yang diikuti. Pertimbangannya tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga pengawasan aktivitas siswa di luar sekolah.
“Sebab pernah satu ketika suporter kami di Turide itu dapat teguran dari panitia karena penalti denda, karena suporternya bikin masalah. Bikin ribut. Makanya, kepala sekolah menyarankan diskusikan baik-baik dengan Wakasek Kesiswaan,” terangnya. (sib)
