Selong (Suara NTB) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali menginisiasi program subsidi bagi para peternak. Kepala Disnakeswan Lotim, H. Masyhur, mengungkapkan konsep program ini serupa dengan yang telah berjalan sebelumnya, tetapi pihaknya tidak hanya akan bergerak di sektor sapi saja.
“Konsepnya tidak jauh beda dengan yang dulu, cuma kita tidak bergerak di sapi saja,” ujar Masyhur kepada Suara NTB, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, realisasi program subsidi ini masih menunggu sejumlah kepastian dari berbagai pihak. Jumlah peternak yang akan menerima subsidi sangat bergantung pada kesiapan mitra perbankan, yaitu BRI, BNI, dan Bank Syariah, serta kesiapan pihak asuransi. Selain itu, besaran subsidi yang akan diberikan juga tergantung pada ketersediaan dana dari APBD melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) atau sumber lain.
“Jumlah yang akan kita subsidi nanti tergantung ketersediaan dana. Jumlah peternak yang akan kita layani tergantung kesiapan mitra kita BRI, BNI, Bank Syariah dan kesiapan pihak asuransi juga. Ini menjadi kendala selama ini,” jelas Masyhur.
Masyhur juga menyoroti kondisi para peternak unggas yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menyebut harga pakan yang kerap melambung pada bulan-bulan tertentu menjadi persoalan utama yang harus segera disentuh.
“Peternak unggas juga butuh perhatian, terutama di pakan, ini yang harus kita sentuh sebagian. Dan perlu diingat, harga pakan cukup melambung pada bulan-bulan tertentu sehingga butuh perhatian dari pemda,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui tidak semua peternak unggas memiliki modal besar. Bahkan, banyak di antara mereka yang mengalami kebangkrutan akibat tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual. Pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap para peternak unggas jika nantinya pihak perbankan menyetujui pengajuan kredit.
“Tidak semua peternak unggas memiliki modal besar, bahkan banyak yang bangkrut. Ini juga kita verifikasi nanti kalau pihak perbankan menyetujui,” ujarnya.
Masyhur menegaskan posisi Dinas Peternakan hanya sebatas mengajukan proposal ke pihak perbankan. Keputusan akhir untuk menyetujui atau menolak pengajuan kredit sepenuhnya berada di tangan bank.
“Posisi dinas peternakan hanya sebatas mengajukan ke pihak perbankan, mau apa tidak. Dan ini kita sampaikan nanti ke OJK,” pungkasnya. (rus)
