Giri Menang (Suara NTB) – Demokrasi tidak tumbuh dari satu institusi. Tetapi demokrasi dibentuk oleh banyak tangan, baik pemerintah, lembaga politik, aparat keamanan, masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, dunia usaha, serta media hingga masyarakat yang menjadi bagian utama dari kehidupan demokrasi itu sendiri.
Gagasan itulah yang mengemuka dalam rapat sinkronisasi data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Barat di Ruang Rapat Suranadi, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 13 Agustus 2026. Rapat tersebut mempertemukan lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah, KPU, Bawaslu, FKUB, unsur kepolisian hingga organisasi kemasyarakatan.
Mereka memiliki data dan sudut pandang yang berbeda, tetapi bertemu pada satu kepentingan, memastikan gambaran demokrasi Lombok Barat sesuai dengan kenyataan di lapangan. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Lombok Barat, Saiful Ahkam, saat membuka rapat menekankan bahwa kerja kolaboratif bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak mungkin mengukur sekaligus membangun kualitas demokrasi hanya dengan mengandalkan satu lembaga. Diperlukan koordinasi, pertukaran data dan integrasi antarlembaga melalui pola pentaheliks bahkan heksaheliks. Pola tersebut menempatkan pemerintah bukan sebagai satu-satunya aktor, melainkan sebagai salah satu simpul yang menghubungkan berbagai kekuatan dalam masyarakat.
Kepala Bakesbangpol Lombok Barat, Sabidin dalam kegiatan itu menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menyinkronkan data dari para produsen data yang menjadi bagian dari pengukuran IDI. Ada 22 variabel data yang harus dihimpun dan dipastikan kesesuaiannya.
Bakesbangpol, kata Saiful Ahkam, bukan perangkat daerah teknis yang menghasilkan seluruh data tersebut. Tugas utamanya adalah melakukan koordinasi agar data dari berbagai lembaga dapat dipertemukan, diintegrasikan dan kemudian didiseminasikan. Dengan kata lain, Bakesbangpol berperan sebagai penghubung.
KPU memiliki perspektif kepemiluan. Bawaslu memiliki data dan pengalaman pengawasan. Kepolisian melihat dimensi keamanan dan ketertiban. FKUB membawa perspektif kerukunan. OPD memiliki data sesuai tugas dan kewenangannya. Organisasi kemasyarakatan merepresentasikan dinamika masyarakat.
Jika seluruhnya berjalan sendiri, data tersebut hanya menjadi potongan-potongan informasi.
Tetapi ketika disatukan melalui koordinasi, potongan itu dapat membentuk satu gambaran yang lebih utuh mengenai demokrasi Lombok Barat.Itulah esensi pentaheliks dan heksaheliks: bukan sekadar banyak pihak duduk dalam satu ruangan, melainkan banyak pihak bekerja dalam satu ekosistem.
Saiful Ahkam juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan IDI bukan semata-mata tingginya angka. Angka tersebut harus linear dengan fakta lapangan dan reliable.Peringatan ini penting karena indeks pada akhirnya adalah representasi dari kondisi sosial-politik masyarakat. Jika angka tidak sesuai dengan kenyataan, maka indeks kehilangan sebagian maknanya sebagai instrumen evaluasi.
Saiful Ahkam juga mengaitkan kualitas demokrasi dengan pembangunan daerah. Ia merujuk pada hasil review Economist Intelligence Unit (EIU) yang menempatkan kondisi sosial-politik dan kepercayaan sebagai bagian penting dalam melihat kualitas demokrasi dan lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, demokrasi tidak ditempatkan sebagai isu yang berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan kepercayaan publik, stabilitas sosial, kualitas kelembagaan dan pada akhirnya iklim pembangunan daerah. Menurutnya, menata demokrasi berarti menata cara berbagai institusi bekerja bersama.
Dikatakan, Pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan. Lembaga politik tidak cukup hanya menjalankan fungsi kelembagaannya. Masyarakat sipil tidak cukup hanya menyampaikan aspirasi. Semua harus terhubung dalam sebuah ekosistem yang memungkinkan data, pengalaman dan kepentingan publik dipertemukan.
Dalam kerangka itulah kolaborasi pentaheliks atau heksaheliks menjadi penting bagi Lombok Barat. “IDI kemudian bukan sekadar angka yang ditunggu setiap periode. Ia dapat menjadi alat untuk melihat apakah kolaborasi tersebut benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan demokrasi masyarakat,”jelasnya. Dan terpenting juga, ukuran demokrasi yang paling penting bukan hanya apa yang tertulis dalam laporan, melainkan apa yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ketika Lombok Barat berusaha menyatukan berbagai produsen data dan institusi melalui pola pentaheliks dan heksaheliks. Pemkab tidak sekadar membangun sebuah indeks, melainkan cara baru menata daerah, dengan bekerja bersama, membaca realitas secara lebih utuh, dan menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. (her)
