Mataram (Suara NTB) – Inspektorat NTB memastikan bakal melakukan audit terhadap pengelolaan dana hibah senilai Rp10 miliar yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB melalui APBD.
Diketahui, dana hibah tersebut diberikan Pemprov untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu.
Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman mengatakan audit tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Saya belum lapor ke pimpinan tetapi kalaupun itu memang mintanya masyarakat, saya akan siap untuk melakukan audit. Bukan rencana lagi, memang arah kita ke sana,” ujar Budi, Selasa (18/8).
Menurut Budi, Inspektorat tidak harus menunggu adanya laporan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Audit terhadap penggunaan APBD tetap dilakukan secara mandiri sesuai dengan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tersebut.
“Kan kemarin itu masih banyak kerjaan kita yang lain yang lebih prioritas gitu kan, pasti larinya ke sana semua. Kan setiap penggunaan APBD,” jelas Budi.
Kendati demikian, pelaksanaan audit dana hibah KONI belum masuk tahap pemeriksaan. Inspektorat masih harus membentuk tim dan menyiapkan tahapan pemeriksaan sebelum dilakukan entry meeting dengan pihak KONI. “Belum. Nanti itu kan di tahap awal kan di entry meeting nanti kita kasih tahu,” katanya.
Budi mengatakan, pemeriksaan nantinya akan mencakup seluruh proses pengelolaan dana hibah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban atau laporan penggunaan anggaran.
Audit juga akan melihat kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukannya. Inspektorat belum sampai menyimpulkan adanya penyimpangan maupun meminta pengembalian anggaran karena proses pemeriksaan belum dimulai. “Kalau kita ya murni untuk mengetahui di LPJ apa anggaran itu, sesuai peruntukannya apa enggak,” tegasnya.
Budi juga membantah jika audit tersebut dilakukan berkaitan dengan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB yang tengah berlangsung untuk memilih ketua periode berikutnya. “Itu kan sudut pandang teman-teman sendiri yang melihat riskan. Kalau kami enggak ada tuh,” lanjut Budi.
Budi mengaku belum menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pengurus KONI NTB. Dokumen tersebut nantinya menjadi salah satu bahan yang diperiksa setelah tahapan audit dimulai. (ndi)
