Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mengatur manajemen SDM profesional lainnya pada badan layanan umum daerah (BLUD), termasuk puskesmas dan RSUD. Penyatuan aturan tersebut menjadi bagian dari dua rancangan Perwali tentang pengelolaan BLUD yang akan diharmonisasi Kementerian Hukum.
Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., mengatakan pengaturan SDM pada puskesmas dan rumah sakit perlu diselaraskan dalam satu regulasi.
“Antara Perwali penguatan SDM untuk puskesmas dan rumah sakit dengan anggaran BLUD jadikan satu Perwali,” katanya, Selasa (18/8).
Menurut Fakhrunraji, pengaturan tersebut diperlukan agar penguatan SDM profesional pada fasilitas kesehatan yang dikelola melalui BLUD memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.
Selain mengatur SDM, rancangan Perwali lainnya memuat pedoman pengelolaan serta mekanisme pengajuan utang atau pinjaman jangka pendek pada BLUD. Kedua rancangan regulasi tersebut dijadwalkan menjalani proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum pada Rabu (19/8) hari ini.
Fakhrunraji mengatakan sebelum proses harmonisasi, pemerintah daerah perlu menyelaraskan pemahaman terhadap substansi rancangan Perwali. Menurutnya, hal tersebut penting agar regulasi yang diajukan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan BLUD di Kota Bima.
“Besok (hari ini,red) kita akan melakukan harmonisasi dua Perwali oleh Kementerian Hukum. Sebelum dilakukan harmonisasi, kita harus menyelaraskan terlebih dahulu pemahaman dan persepsi kita terhadap rancangan Perwali yang kita ajukan,” ujarnya.
Ia menekankan, substansi aturan harus dipahami bersama oleh perangkat daerah dan pengelola BLUD sebelum ditetapkan. Kesamaan pemahaman diperlukan agar ketentuan yang dihasilkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan.
“Yang paling penting, sebelum kita masuk pada proses harmonisasi, pemahaman harus sama. Sehingga apa yang diajukan nantinya sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya. (hir)
