Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima mengarahkan kebijakan anggaran 2027 pada penguatan infrastruktur dan ekonomi lokal. Pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta reformasi birokrasi juga menjadi bagian dari prioritas belanja daerah tahun depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi mengatakan, belanja daerah 2027 akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis. Penguatan infrastruktur tersebut berjalan beriringan dengan upaya mendorong kemandirian ekonomi berbasis kawasan dan komoditas unggulan daerah.
“Prioritas penggunaan belanja daerah untuk mendorong penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi hasil, peningkatan SDM manusia Bima yang berkemajuan dan berdaya saing, infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung kawasan strategis, kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan,” kata Adel pada akhir pekan ini.
Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan memperkuat pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM. Pengembangan sektor-sektor tersebut diarahkan berdasarkan potensi unggulan daerah untuk memperkuat ekonomi lokal.
Sementara pada sektor pelayanan dasar, kebijakan anggaran 2027 diarahkan pada pemantapan pendidikan dan layanan kesehatan. Penguatan SDM menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang disiapkan pemerintah daerah.
“Secara khusus kebijakan anggaran tahun 2027 akan dititikberatkan pada beberapa sektor krusial, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur daerah yang inklusif dan menunjang pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain infrastruktur dan penguatan ekonomi, Pemkab Bima memasukkan reformasi birokrasi sebagai salah satu arah kebijakan anggaran. Integrasi layanan publik berbasis digital menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
Namun, Adel belum memaparkan secara spesifik besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing sektor prioritas. Kebijakan keuangan daerah tahun 2027 mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Besaran alokasi tersebut nantinya akan menentukan sejauh mana prioritas pembangunan yang dirumuskan pemerintah daerah diterjemahkan dalam belanja APBD 2027.
“Kami berharap proses pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 dapat berjalan lancar, konstruktif, dan tepat waktu. Demi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bima yang kita cintai,” pungkasnya. (hir)
