Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima merancang dan atau memproyeksikan belanja daerah (APBD) tahun 2027 sebesar Rp2,09 triliun. Jumlah tersebut lebih besar Rp25,6 miliar dibandingkan target pendapatan daerah yang dipatok Rp2,06 triliun.
Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027, pendapatan daerah ditargetkan Rp2.066.128.660.188,82. Sementara belanja daerah direncanakan Rp2.091.728.660.188,82.
“KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Warman, Kamis (27/8).
Menurut Warman, dokumen tersebut menjadi dasar pemerintah daerah bersama DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
Kebijakan anggaran 2027 dititikberatkan pada empat prioritas daerah. Meliputi reformasi birokrasi berorientasi hasil, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung kawasan strategis, serta kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur yang inklusif dan menunjang pertumbuhan ekonomi. “Peningkatan kualitas infrastruktur daerah yang inklusif dan menunjang pertumbuhan ekonomi,” kata Warman.
Penguatan kualitas sumber daya manusia diarahkan melalui sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari prioritas peningkatan kualitas SDM Bima agar lebih berkemajuan dan berdaya saing.
Sementara sektor ekonomi lokal akan diperkuat melalui pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM berbasis potensi unggulan daerah. Kebijakan itu ditempatkan dalam agenda kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan.
“Peningkatan ekonomi lokal dengan memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM berbasis potensi unggulan daerah,” ujarnya.
Di sektor pemerintahan, reformasi birokrasi diarahkan melalui integrasi layanan publik berbasis digital. Prioritas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat birokrasi yang berorientasi pada hasil.
Dengan target belanja Rp2,09 triliun, KUA-PPAS 2027 menempatkan empat bidang tersebut sebagai arah utama kebijakan anggaran Kabupaten Bima. (hir)
