Dompu (Suara NTB) – Anggota KPU RI, Idham Holik meminta partai politik di Kabupaten Dompu,untuk lebih optimal melakukan pemutakhiran data, khususnya data keanggotaan. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi pemutakhiran data partai politik yang digelar KPU Kabupaten Dompu, Sabtu (29/8).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh partai politik di Kabupaten Dompu. Selain itu, rapat koordinasi juga diikuti secara daring oleh divisi teknis KPU kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam kesempatan itu, Idham Holik mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Dompu. Ia berharap kinerja tersebut terus ditingkatkan, terutama dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan partai politik.
“Sehingga partai bisa lebih optimal dalam melakukan pemutakhiran data partai politik, termasuk updating data keanggotaan partai,” katanya.
Idham menjelaskan KPU RI telah mengatur mekanisme pemutakhiran data partai politik yang dilakukan setiap semester. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sesuatu yang baru sehingga seharusnya sudah dipahami oleh seluruh partai politik.
Namun berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak partai politik yang belum optimal melakukan pemutakhiran data. Selama ini, pembaruan data lebih banyak dilakukan pada alamat kantor maupun struktur kepengurusan.
“Biasanya yang diperbarui hanya alamat kantor atau kepengurusan, padahal data keanggotaan juga sangat penting,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemutakhiran data tersebut pada dasarnya memberikan manfaat langsung bagi partai politik, terutama dalam menghadapi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
Menurut Idham, persoalan administrasi dan data keanggotaan sebaiknya diselesaikan sejak dini. Dengan demikian, partai politik tidak menghadapi persoalan ketika memasuki tahapan verifikasi administrasi.
“Kalau data itu dibersihkan sejak dini, manfaatnya akan kembali kepada partai politik sendiri. Jangan sampai nanti baru diketahui saat proses verifikasi administrasi,” ingatnya.
Idham juga mengingatkan pentingnya proses rekrutmen anggota partai dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Partai politik diminta tidak menggunakan data kependudukan masyarakat tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.
Ke depan kata dia, KPU juga akan mengintegrasikan sejumlah sistem, mulai dari sistem pencalonan, sistem informasi partai politik hingga Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Idham turut menjelaskan sistem kepemimpinan di lingkungan KPU yang terdiri atas dua unsur. Pertama, kepemimpinan oleh jajaran komisioner KPU dan kedua kepemimpinan oleh sekretariat KPU.
Kedua unsur tersebut, menurutnya, memiliki peran yang kuat dan saling melengkapi dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan serta menghadapi berbagai dinamika yang terjadi.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arif Rahman, SH., mengingatkan partai politik agar tidak mencatut nama masyarakat sebagai anggota partai tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Ia berharap pemutakhiran data partai politik dapat dilakukan secara berkala dan maksimal, sehingga data yang tersaji dalam sistem benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Rapat koordinasi pemutakhiran data partai politik di Kantor KPU Kabupaten Dompu tersebut juga dihadiri Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid serta jajaran Ketua KPU Kabupaten Bima dan KPU Kota Bima. (ula)
