KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH, mengatakan pihaknya mendukung keputusan Dishub untuk melanjutkan rekayasa lalu lintas di Rembiga. Menurutnya, hasil uji coba sebelumnya menunjukkan adanya dampak positif terhadap kelancaran arus kendaraan.
“Kami setuju karena mengingat hasil rekayasa sebelumnya berhasil mengurai kemacetan yang biasa terjadi di lampu merah Jalan Jenderal Sudirman,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, kemarin.
Ia menjelaskan, kawasan tersebut selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik yang kerap mengalami kemacetan. Kondisi itu semakin parah pada jam-jam tertentu, termasuk saat Ramadan, karena kapasitas jalan yang relatif terbatas dan tingginya volume kendaraan.
Menurut Rachman, rekayasa lalu lintas yang dilakukan pemerintah bersama jajaran dan stakeholder terkait merupakan salah satu upaya konkret untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan.
Ia menyayangkan adanya tindakan sejumlah masyarakat yang sempat membuka barrier atau pembatas jalan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Menurutnya, tindakan tersebut justru dapat mengembalikan kondisi kemacetan seperti sebelumnya.
“Kalau tidak ada barrier atau tidak dilakukan rekayasa lalu lintas, kondisi kemacetan sangat parah. Sekarang sudah dilakukan rekayasa dan itu terbukti berhasil mengurai kemacetan,” katanya.
Ketua Fraksi Gerindra ini bahkan mendorong agar rekayasa lalu lintas tersebut dapat dipermanenkan. Ia mengakui, penerapan satu arah mungkin membuat sebagian warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk menuju rumahnya.
Namun, kondisi tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat secara lebih luas.
“Kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan sekelompok,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan dalam merespons kebijakan pemerintah. Terlebih, rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan setelah adanya berbagai masukan dan keluhan dari masyarakat pengguna jalan yang setiap hari merasakan kemacetan.
Terkait kemungkinan dampak terhadap pelaku usaha di sekitar lokasi, Rachman meminta semua pihak memahami bahwa perubahan arus lalu lintas dapat menimbulkan dampak sementara. Ia berharap pelaku usaha dapat bersabar dan melihat kebijakan tersebut dalam perspektif jangka panjang.
“Kalau terkait usaha di sekitar yang mungkin mengalami omzet turun, kita harus legowo. Itu mungkin terjadi saat sekarang. Tapi ke depannya saya rasa omzet mereka bisa kembali setelah rekayasa ini dipermanenkan dan masyarakat memahami bahwa kondisi ini untuk kepentingan umum,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang berupa pembangunan atau pembukaan jalur alternatif dari Kota Mataram menuju Lombok Barat maupun Kabupaten Lombok Utara. Dengan adanya jalur alternatif, beban kendaraan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman diharapkan dapat berkurang.
Selain persoalan arus kendaraan, Rachman meminta aspek keselamatan pejalan kaki turut menjadi perhatian. Perubahan sistem lalu lintas menjadi satu arah di sekitar lampu merah tersebut perlu diikuti dengan perencanaan fasilitas penyeberangan yang memadai.
Jika hasil kajian menunjukkan kebutuhan terhadap jembatan penyeberangan orang (JPO), pemerintah diminta memasukkannya dalam perencanaan pembangunan.
“Kalau sekiranya diperlukan JPO di tempat itu, harus masuk ke dalam perencanaan kegiatan. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kecelakaan lalu lintas,” pungkasnya. (fit)
