Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak ingin menjadikan early warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sekadar catatan evaluasi.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal justru melihatnya sebagai kesempatan untuk mempercepat pembenahan tata kelola, memperkuat sistem pemerintahan, dan membangun komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh aparatur.
Ditemui usai Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Rabu–Kamis (2–3/9/2026), Miq Iqbal mengatakan pembinaan dan pendampingan KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan, Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi momentum penting untuk mempercepat koreksi dan pembenahan.
Pendampingan tersebut, kata Miq Iqbal, juga sejalan dengan harapan yang sebelumnya ia sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Dengan pengalaman panjang sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri, ia melihat dinamika pemerintahan daerah bergerak sangat cepat, sehingga membutuhkan pemahaman tata kelola yang terus diperkuat.
“Saya memiliki latar belakang sebagai diplomat dan selama ini banyak bergelut di Kementerian Luar Negeri. Memasuki pemerintahan daerah, saya menemukan dinamika yang sangat cepat. Karena itu, saya harus memastikan pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan daerah terus diperkuat,” ujar Miq Iqbal.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kemendagri, dan BPKP yang memberikan pembinaan dan pendampingan kepada NTB, salah satu dari tujuh provinsi yang mendapatkan program tersebut.
“Terima kasih telah memilih memberikan early warning kepada kami. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga,” katanya.
Bagi Miq Iqbal, early warning tersebut harus menjadi loncatan percepatan pembenahan NTB. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menjadikan hasil pembinaan sebagai cut off untuk memperbaiki sistem dan cara kerja birokrasi.
“Apa yang telah terjadi di masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen membangun birokrasi yang lebih baik dan lebih profesional,” tegasnya.
Pembenahan, menurut Miq Iqbal, harus dimulai dari sistem. Karena itu, area yang menjadi perhatian dalam pencegahan korupsi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hibah hingga pokok-pokok pikiran DPRD, harus diperbaiki dan dijalankan sesuai ketentuan dengan mitigasi risiko sejak awal.
Miq Iqbal juga mengajak DPRD NTB menjadi bagian dari proses tersebut. Rekomendasi KPK, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, perlu dikawal bersama agar seluruh proses berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Penguatan manajemen risiko menjadi salah satu langkah konkret. Miq Iqbal telah mengarahkan Inspektur NTB agar pejabat eselon II memiliki sertifikasi manajemen risiko. Ke depan, pejabat eselon III yang akan dipromosikan menjadi eselon II juga diharapkan terlebih dahulu memiliki sertifikasi tersebut.
“Tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang sepenuhnya bebas dari risiko. Yang penting adalah risiko itu kita identifikasi sejak awal dan kita mitigasi dengan baik,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Miq Iqbal juga menyampaikan ungkapan yang ringan namun tegas. “Tuhan tidak pernah tidur. Ternyata ada juga hamba Tuhan yang tidak pernah tidur, yaitu KPK,” ujarnya.
Pesannya, berbagai pola dan modus penyimpangan telah banyak dipetakan. Karena itu, aparatur tidak perlu mencari celah, tetapi memperbaiki kekurangan dan memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai aturan.
Gubernur menegaskan, pembenahan tidak boleh berhenti di ruang rakor. Para pimpinan perangkat daerah, kepala biro, direktur rumah sakit umum lingkup Pemprov NTB, dan pejabat pembuat komitmen yang mengikuti kegiatan tersebut diminta meneruskan hasil pembinaan dan rekomendasi KPK secara berjenjang hingga menjadi budaya kerja di unit masing-masing.
Ia menyadari pembenahan birokrasi tidak dapat selesai dalam hitungan bulan. Namun, komitmen untuk terus memperbaiki diri harus dijaga secara konsisten.
“Kalau setelah semua ini dibuka dan dijelaskan kita tetap tidak berubah, maka itu menjadi kesalahan kita sendiri,” tegasnya.
Bagi NTB, pembinaan dan pendampingan KPK, Kemendagri, BPKP dan LKPP bukanlah akhir dari evaluasi. Ini adalah titik tolak perubahan: sistem diperkuat, risiko dikelola sejak awal, birokrasi dibangun semakin profesional, dan eksekutif bersama DPRD bergerak dalam satu komitmen mengawal perbaikan.
NTB tidak sedang mencari alasan atas sebuah peringatan. NTB memilih menggunakannya sebagai kesempatan untuk berbenah. (ham)
