Tanjung (Suara NTB) – Pemda Lombok Utara menguatkan sinergi dan kerjasama dengan Bank daerah – PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB. Dalam hal pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kabupaten Lombok Utara, Perseroda tersebut dipercaya sebagai penyalur oleh pemerintah daerah.
Pembayaran gaji PPPK KLU melalui BPR NTB, ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Malasiswadi, S.Kom., dan Direktur Utama BPR NTB, Faisal SE.,MM., di aula Kantor Bupati, Senin (7/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin, S.Sos., M.Si., usai menyaksikan penandatanganan PKS tersebut mengatakan kerjasama pembayaran gaji PPPK melalui BPR NTB merupakan salah satu bentuk sinergi saling menguatkan antara Pemda dengan Bank milik daerah. Pembayaran gaji melalui BPR NTB akan mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
“Kerja sama dengan BPR NTB bukan hanya sekadar transaksi perbankan, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai pemegang saham untuk membesarkan aset daerah,” ujar Sahabudin.
Sekda meyakini, seluruh pemegang saham (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) memiliki kewajiban untuk membesarkan bank milik daerah. Langkah ini juga menambah cakupan layanan BPR NTB khususnya di Lombok Utara.
Sebelum kerjasama pembayaran gaji, Pemda Lombok Utara juga mendukung usaha penyaluran pinjaman BPR NTB di KLU melalui program Subsidi Bunga Pinjaman.
“Ketika cakupan layanan BPR NTB meluas, insyaAllah usaha dan labanya akan meningkat. Laba yang bagus berarti dividen bagi pemegang saham juga meningkat, dan itu masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” terang Sahabudin.
Sekda secara terbuka menyebutkan bahwa peningkatan dividen dari BUMD merupakan salah satu strategi inovasi finansial yang kreatif di tengah kondisi efisiensi pemerintah pusat. Diakui atau tidak, pengurangan pendapatan transfer yang dialami Lombok Utara sebesar Rp200 miliar tahun 2026, sangat mempengaruhi arah kebijakan anggaran daerah.
“Kita harus berterus terang, dividen itulah salah satu harapan kita di tengah kondisi fiskal yang menantang. Pengurangan transfer ratusan miliar itu pengaruhnya besar. Karena itu, kami berharap semua OPD bisa merencanakan belanja dengan lebih efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sekda menambahkan, dirinya mendukung penyaluran gaji PPPK melalui BPR NTB sebagai wujud pelayanan terbaik bagi aparatur. Tidak menutup kemungkinan, mekanisme penggajian pegawai Pemda Lombok Utara di masa mendatang dapat dialihkan dari Bank NTB Syariah melalui BPR NTB. Salah satu alasannya, akses terhadap sarana dan prasarana BPR NTB yang cukup memadai.
“Semoga penyaluran gaji teman-teman PPPK dari Bank NTB Syariah ke BPR NTB ini berjalan lancar atas kerja sama kita semua, ini adalah bagian dari upaya kita menjaga kesejahteraan pegawai sekaligus memperkuat fondasi keuangan daerah,” pungkasnya.
Sementara, Direktur Utama BPR NTB, Faisal, menegaskan Lombok Utara kembali menjadi pionir yang mendukung program perbankan. Tidak hanya penyaluran Gaji PPPK melalui BPR NTB, Pemda KLU sebelumnya menjadi pionir program Subsidi Bunga Pinjaman melibatkan BPR NTB.
“InsyaAllah tidak akan ada masalah dalam penyaluran gaji ini, kami yakinkan semua PPPK akan menerima gaji tepat pada waktunya, pada hari dan jam yang sama,” ucap Faisal.
Selain ketepatan waktu, Faisal juga menjamin kenyamanan bagi para penerima gaji. Dimana, mutasi gaji tetap dapat menggunakan rekening yang sama seperti sebelumnya.
“Jadi, selama ini kalau menerima melalui Bank NTB, maka gajinya pun akan terima melalui rekening Bank NTB. Tidak perlu repot membuka rekening baru,” katanya.
BPR NTB juga akan menerapkan kebijakan dana talangan (bridging fund) untuk mencegah keterlambatan pembayaran gaji akibat mekanisme daerah yang relatif lama. Dana talangan dari Bank tersebut, nantinya akan dicairkan lebih dulu sesuai jadwal pembayaran gaji Pegawai PPPK. Untuk selanjutnya, pemerintah daerah dapat mengganti dana talangan sesuai mekanisme Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Jadi, kalau SIPD online bermasalah seperti kejadian beberapa waktu lalu yang harusnya pagi masuk tapi baru sore atau malam—kami pastikan setiap gaji PPPK itu akan masuk tepat pada waktunya, sekalipun sistem lagi down atau bermasalah dengan Pusdatin Kemendagri,” jelasnya.
BPR NTB juga berkomitmen untuk menguatkan pelayanan jangka panjang. Faisol menegaskan, pihaknya akan melakukan ekspansi layanan fisik BPR NTB untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang ada di 5 kecamatan di Kabupaten di Lombok Utara.
“InsyaAllah tahun depan kami akan buka semua kecamatan akan ada kantor layanan kami,” tandasnya. (ari)
