Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan pembenahan atau memutakhirkan terhadap data desil masyarakat yang dinilai tidak akurat dengan kondisi rill masyarakat.
“Kami membahas terkait dengan desil yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat hari ini. Kami menekankan bahwa BPS harus melakukan pemutakhiran data,” kata Lalu Hadrian Irfani baru-baru ini.
Pembenahan data desil tersebut dinilai sangat mendesak dan penting selain untuk merespons protes masyarakat. Juga berkaitan erat dengan layanan masyarakat seperti bantuan sosial dan beasiswa. Sehingga, BPS diminta melakukan pembenahan dan memberi penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
“Yang kedua, BPS juga harus menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan di dalam menentukan desil. Karena ini berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPW PKB NTB itu menambahkan, BPS harus cepat memproses permintaan masyarakat mengenai penetapan desil. Menurutnya, Komisi X DPR RI telah secara langsung juga meminta BPS untuk melakukan pembenahan data desil.
Lalu Hadrian mengatakan Komisi X memberi BPS waktu hingga dua pekan untuk pemutakhiran data desil masyarakat. Hal itu penting agar ada kepastian dan tidak berlarut-larut menjadi perbincangan masyarakat di jagat media sosial.
“Target untuk perbaikan desil ini kami menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” pungkasnya.
Diketahui BPS tengah melakukan sensus ekonomi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat yang bersamaan, masyarakat yang sudah di data bisa langsung mengecek posisi ekonominya dalam desil yang sudah ditetapkan berdasarkan indikator dari BPS.
Namun demikian banyak masyarakat yang langsung melakukan pengecekan secara mandiri. Mereka menemukan ketidaksesuaian antara kondisi rill dengan posisi desil mereka. Sehingga ramai-ramai masyarakat mengajukan protes ke BPS. (ndi)
