Mataram (Suara NTB) – Krisis air bersih yang terjadi di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Gili Tramena), Kabupaten Lombok Utara (KLU), menjadi perhatian serius dari anggota wakil rakyar DPRD Provinsi NTB, Raden Nuna Abriadi. Dia menilai persoalan ketersediaan air bersih di kawasan wisata tersebut merupakan masalah klasik yang semestinya sudah lama dituntaskan.
Menurut Raden Nuna sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Lombok Utara seharusnya memiliki prioritas yang jelas dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih.
“Masalah air minum ini merupakan masalah yang sangat klasik sekali, sudah sejak lama. Seharusnya masalah ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Raden Nuna, Selasa (8/9).
Ia menegaskan, pilihan teknologi maupun skema penyediaan air, baik melalui perusahaan daerah air minum, pihak ketiga, maupun teknologi penyulingan air laut, merupakan persoalan teknis. Yang terpenting, pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dan wisatawan terpenuhi.
Politisi PDIP itu pun mengingatkan, krisis air bersih berpotensi memberikan dampak buruk terhadap citra pariwisata NTB, khususnya Gili Tramena yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dan telah mendunia.
Ia menyebut adanya wisatawan yang memilih meninggalkan kawasan Gili Tramena lebih cepat akibat persoalan air merupakan kondisi yang memprihatinkan. “Kurang lebih 300 wisatawan yang lebih cepat meninggalkan Gili Tramena itu sungguh membuat perasaan tidak nyaman bagi kami sebagai anggota DPR dan tentunya juga memalukan citra pariwisata kita,” ujarnya.
Padahal, lanjut Raden Nuna pemerintah seharusnya mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, bukan hanya bagi pelaku usaha di kawasan Gili, tetapi juga bagi masyarakat dan destinasi wisata di daratan Lombok Utara.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terlalu lama berkutat pada persoalan pembiayaan maupun keuntungan dalam menangani krisis air tersebut. “Jangan berpikir dulu persoalan keuntungan, persoalan pembiayaan dan sebagainya. Memang harus kita tangani secara cepat, kemudian harus mengambil upaya-upaya yang cepat,” tegasnya.
Raden Nuna menilai Kabupaten Lombok Utara tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara mandiri. Mengingat kebutuhan anggaran yang besar, diperlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi NTB, hingga pemerintah pusat. “Harus, wajib. KLU tidak bisa secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan, sebab itu persoalan dengan biaya sangat tinggi,” katanya.
Raden Nuna juga mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama Pemerintah Provinsi NTB menyusun solusi permanen agar persoalan krisis air di Gili Tramena tidak terus berulang.
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena Gili Tramena merupakan kawasan strategis pariwisata dan memiliki nilai ekonomi yang besar bagi daerah. (ndi)
