Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi V DPR RI bidang infrastruktur, Mori Hanafi menagih komitmen pemerintah pusat terkait pembangunan gedung kantor DPRD Provinsi NTB. Mori meminta pemerintah memastikan anggaran pembangunan gedung DPRD tersebut masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
Hal itu langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada akhir pekan kemarin. Menurut Mori, proses penanganan kerusakan gedung DPRD di NTB telah memasuki tahap perencanaan. Namun, ia mempertanyakan belum terlihatnya alokasi anggaran pembangunan kembali dalam rancangan anggaran 2027.
“Kalau saya melihat di dalam perencanaan anggaran tahun 2027, tampaknya anggaran (pembangunan gedung DPRD NTB dan Sulawesi Selatan) ini belum disiapkan,” ungkap Mori.
Politisi partai NasDem itu lantas meminta pemerintah dalam hal ini kementerian Pekerjaan Umum agar tidak mengabaikan Komitmen Presiden terkait pembiayaan Pembangunan kembali gedung-gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kerusakan kantor DPR tersebut sudah ada janji dari Presiden, bahwa seluruh penanganan kerusakan kantor, baik di NTB maupun di Sulawesi Selatan tersebut, akan ditanggung oleh pemerintah,” tegasnya.
Menurut Mori, komitmen tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi dukungan Anggaran yang jelas, khususnya melalui Kementerian PU. Kepastian alokasi Anggaran dinilai penting agar Pembangunan kembali gedung DPRD tidak kembali tertunda.
Gedung DPRD Provinsi NTB di Jalan Udayana, Mataram tersebut diketahui mengalami kerusakan berat setelah kebakaran pada akhir Agustus 2025. Saat ini rencana pembangunan telah memasuki pase penyusunan Detail Engineering Design (DED). DED tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2026 dan menjadi dasar untuk mengusulkan pembangunan fisik pada 2027.
Sebelumnya, Mori menyebut pembangunan fisik Gedung DPRD NTB direncanakan menggunakan skema multiyears. Tender fisik ditargetkan berlangsung pada September atau Oktober 2026, sementara pekerjaan konstruksi diproyeksikan dimulai sekitar Desember 2026.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan proyek berpotensi dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan pagu Anggaran Kementerian PU. Pasalnya pagu indikatif Kementerian PU untuk 2027 disebut berada di kisaran Rp97 triliun, turun dari sekitar Rp118 triliun pada tahun sebelumnya.
Mori mengakui Pemerintah tengah menghadapi tekanan fiskal. Selain Pembangunan infrastruktur, Pemerintah juga harus menyediakan Anggaran untuk menangani berbagai bencana di sejumlah Wilayah Indonesia.
“Kami memahami dengan posisi Anggaran sekarang, apalagi ada mandatori Bencana-bencana yang Bapak harus tangani. Tapi yang terjadi di NTB dan di Sulawesi Selatan itu juga bencana,” tegasnya.
Karena itu, Mori meminta Menteri PU memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali gedung DPRD yang mengalami kerusakan tersebut. Ia berharap Pemerintah tidak hanya memberikan komitmen secara kebijakan, tetapi juga memastikan Anggaran tersedia sehingga pekerjaan fisik dapat berjalan sesuai rencana. (ndi)
