Taliwang (Suara NTB) – Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengeluhkan minimnya pelibatan dan akses informasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Poto Tano dan Labuhan Lalar. Kondisi itu dinilai menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama ketika muncul persoalan di lapangan.
Kepala Dinas Perikanan KSB Agus Purnawan mengatakan, sejak tim survei Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, turun ke daerah dan menetapkan dua desa tersebut sebagai penerima program KNMP, pihaknya belum memperoleh informasi yang memadai mengenai teknis pelaksanaan pembangunan.
“Sejauh ini kami tidak banyak mendapat informasi dan dilibatkan di tingkat lapangan,” kata Agus.
Pihaknya bahkan belum mengetahui secara jelas bentuk pembangunan yang akan dikerjakan, termasuk fasilitas yang disiapkan dalam program tersebut. Informasi mengenai kontrak maupun pelaksana kegiatan juga dinilai sulit diperoleh. “Kami tidak tahu kontraknya seperti apa, bentuk dan fasilitas bangunan yang akan dibangun juga kami tidak tahu,” cetusnya.
Agus menyebut akses untuk mendapatkan informasi dari pihak pelaksana, konsultan maupun pengawas proyek juga tidak mudah. Padahal, menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan informasi tersebut untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik sekaligus merespons persoalan yang muncul di tengah masyarakat. “Hari ini (kemarin,red) ada beberapa protes warga dan itu ditujukan ke kami. Tapi kami tidak bisa menjawab karena memang tidak banyak tahu,” katanya.
Ia mencontohkan saat ini terjadi protes di Desa Labuhan Lalar. Warga memprotes lokasi pembangunan KNMP karena dinilai tidak layak. Persoalan tersebut, kata Agus, semestinya dapat dijelaskan kepada masyarakat apabila pemerintah daerah memperoleh informasi yang cukup mengenai perencanaan dan pelaksanaan program.
“Kami berharap diberi akses informasi sehingga kami juga bisa menjelaskan kepada masyarakat,” tukasnya.
Agus menegaskan, pihaknya pada prinsipnya mendukung program KNMP yang merupakan program pemerintah pusat tersebut. Karena itu, pihaknya berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pelaksana kegiatan dan pemerintah daerah dapat diperkuat.
“Kita tentu sama-sama ingin program pusat itu sukses,” imbuhnya.(bug)
