Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus mendorong pelatihan vokasi agar tidak berhenti pada sertifikat, tetapi benar-benar membuka jalan menuju pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair saat membuka rangkaian kegiatan vokasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB Tahun 2026 di Graha Bhakti Praja, Kamis (10/9).
Sebanyak 1.964 peserta mengikuti berbagai skema pelatihan vokasi yang dirancang memperkuat kompetensi tenaga kerja dan mempercepat keterhubungan lulusan dengan dunia usaha dan dunia industri.
Menurut Sekda, tugas pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan bukan sekadar mencetak ijazah atau sertifikat. Pemerintah harus memastikan anak-anak NTB memiliki bekal keterampilan untuk bekerja, berusaha, dan membangun masa depan.
“Terampil artinya punya kemampuan, bisa mengerjakan sesuatu. Tangkas berarti bukan hanya cepat dan bisa, tetapi mampu membaca perubahan, kreatif, berkolaborasi dan adaptif,” ujar Abul Chair.
Ia menegaskan semangat tersebut menjadi bagian implementasi program unggulan NTB Terampil dan Tangkas dalam RPJMD Provinsi NTB. Karena itu pelatihan harus terkoneksi dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Skill harus disambungkan dengan lowongan kerja. Sertifikasi disambungkan dengan kebutuhan industri, SMK disambungkan dengan perusahaan, LPK juga harus disambungkan dengan pasar kerja,” tegasnya.
Sekda mengingatkan agar pelatihan tidak berjalan tanpa membaca kebutuhan pasar kerja.
“Jangan sukses melatih orang untuk bekerja yang tidak tersedia,” pesannya.
Ia mencontohkan daerah dengan potensi perikanan perlu diarahkan pada keterampilan pengolahan hasil perikanan. Desa wisata diperkuat dengan pelatihan hospitality, bahasa asing hingga digital marketing. Kawasan pertanian diarahkan pada pengolahan hasil, packaging dan pemasaran.
Data Februari 2026 menunjukkan pekerja formal di NTB baru 29,51 persen, sedangkan 70,49 persen berada di sektor informal. Kondisi itu menjadi tantangan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan layak.
“Transformasi ketenagakerjaan harus memastikan mereka yang dilatih benar-benar bekerja, berusaha, atau mengalami peningkatan pendapatan,” katanya.
Untuk mewujudkan itu, Sekda mendorong orkestrasi lintas sektor. Disnakertrans harus terhubung dengan Dinas Pendidikan, BPVP, BP3MI, LPK, Kadin, dunia usaha, perbankan hingga pemerintah desa.
Ia menekankan pentingnya pelatihan sesuai kebutuhan pasar, sertifikasi sebagai paspor kompetensi, integrasi vokasi dengan pendidikan, dan penguatan kewirausahaan. Program Desa Berdaya juga didorong melalui Mobile Training Unit (MTU) di desa berpotensi ekonomi.
Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan melaporkan 1.964 peserta mencakup 400 alumni SMK untuk upskilling dan sertifikasi, 816 peserta pelatihan vokasi nasional bersama BPVP Lombok Timur dari APBN, peserta MTU Desa Berdaya, SMA Double Track, dan SMK Global.
Sebanyak 600 peserta juga mengikuti sertifikasi lulusan LPK melalui APBD disertai akreditasi lembaga pelatihan.
Program SMA Double Track menyasar sekolah dengan angka lanjut kuliah rendah. Sementara SMK Global dipiloting di 24 sekolah dengan pembekalan bahasa sejak kelas awal untuk kesiapan pasar kerja global.
Disnakertrans juga memberikan penguatan kepada instruktur LPK yang menyiapkan pekerja migran. Materi memasukkan unsur kelokalan NTB, destinasi wisata dan kalender event agar pekerja migran menjadi duta budaya dan pariwisata.
“Sehingga tidak sekadar menjadi duta devisa, tetapi juga bisa menjadi duta budaya, duta pariwisata. Inilah cara kami merespons NTB Makmur Mendunia,” terangnya. (ham)
