Mataram (Suara NTB) – Krisis air bersih di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyebabkan efek domino bagi sektor pariwisata NTB. Setelah ratusan wisatawan check out lebih awal, ratusan wisatawan juga dilaporkan membatalkan kunjungan ke Gili Trawangan. Lebih parah lagi, kini dilaporkan ada 10 properti hotel yang memilih enggan beroperasi.
Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan hotel di kawasan Gili Trawangan memilih tutup sementara, karena khawatir adanya komplain dari para tamu akibat tidak adanya air bersih.
“Beberapa properti di Gili Trawangan sudah menerima cancel untuk reservasinya karena situasi seperti ini,” ujarnya, Kamis, 10 September 2026.
Sebagai Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, ia mengaku setiap hari pasti ada wisatawan yang membatalkan paket wisata ke Gili Trawangan. Meski begitu, ada juga beberapa wisatawan yang nekat berkunjung ke kawasan wisata prioritas di Lombok Utara itu.
“Kita belum total berapa jumlahnya. Tapi jelas setiap hari tetap ada yang minta cancel dari situasi seperti ini,” katanya.
Krisis air Trawangan, sambungnya merusak citra pariwisata yang berdampak terhadap pelaku pariwisata. Bahkan, ada hotel yang rela menarik air tawar dari kolam renang mereka untuk digunakan mandi oleh para pengunjungnya. Karena itu, sebagai Kepala BPPD, ia berharap adanya solusi segera mengatasi krisis air tersebut.
Ia berharap, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten segera duduk bersama mencari solusi. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan industri pariwisata, tetapi juga menyangkut kebutuhan masyarakat di Gili Trawangan dan kawasan gili lainnya.
“Bukan kepentingan bisnis, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Saya tidak ingin berbicara pesimisnya, tetapi saya ingin mendorong agar supaya Giri Trawangan ini cepat terselesaikan,” katanya.
Di tengah persoalan itu, promosi pariwisata NTB tetap akan berjalan. BPPD NTB mendorong wisatawan untuk tidak hanya berkunjung ke Gili Trawangan, tetapi juga menjelajahi berbagai destinasi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Muslim mengatakan pemerintah provinsi masih melakukan telaah soal dibukanya kembali suplai air ke masyarakat Trawangan melalui skema diskresi yang diajukan ke pusat.
Di sisi lain, Muslim juga mendorong agar, izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang sebelumnya ditolak pemerintah pusat untuk kembali diajukan agar diperoleh kepastian hukum yang bersifat permanen.
Karena, proses pengajuan ulang perizinan ini membutuhkan pembahasan mendalam dan kesepakatan bersama agar kendala administratif maupun teknis yang lalu tidak berulang.
“Kan dulu dia sudah dicabut PKKPR-nya, harus diajukan lagi lah PKKPR-nya itu. Nah pengajuan PKKPR-nya ini pertanyaannya adalah, ada tidak jaminan bahwa potensi human error atau masalah kemarin itu tidak terulang?” ujarnya.
Menurut Muslim, perlu ada formula atau skema logis yang disepakati oleh semua pihak guna mengunci agar kesalahan prosedur perizinan PT TCN di masa lalu dapat diantisipasi secara komprehensif.
“Ini perlu duduk bersama. Kalau skema lain ada gak yang ditawarkan oleh pusat? Nah itu yang kita mau duduk bersama,” tegasnya.
Ia menegaskan, pertemuan bersama antar-pemangku kepentingan sangat krusial agar keputusan final dapat diambil secara win-win solution. Langkah ini penting agar hak masyarakat atas air bersih tidak lagi tersandera oleh persoalan perizinan di masa mendatang. (era)
