Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram membuka tender pembangunan tahap II Gedung Kantor Wali Kota Mataram atau “Bale Mentaram” di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, dengan total nilai proyek mencapai Rp180 miliar.
Pembangunan tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan Kota Mataram sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2027.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pendaftaran tender telah dibuka secara luas bagi penyedia jasa, mulai dari badan usaha berkualifikasi menengah hingga perusahaan berskala besar.
“Silakan mendaftar, proses lelang sudah ditayangkan,” ujarnya, Senin (14/9).
Ia mengatakan tender tersebut telah dipublikasikan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Mataram. Tahapan tender ditargetkan berlangsung hingga pengumuman pemenang pada 7 Oktober 2026.
Lale menjelaskan, proyek senilai Rp180 miliar tersebut direncanakan dibiayai melalui tiga tahun anggaran dengan skema tahun jamak (multiyears).
Menurut dia, pembangunan fisik tahap II mencakup sayap kiri, sayap kanan, hingga bagian belakang gedung. Pada tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada penyelesaian struktur bangunan serta penataan lanskap bagian depan.
Penyelesaian bagian depan gedung menjadi salah satu prioritas karena Kota Mataram akan menjadi tuan rumah Munas APEKSI 2027. Gedung Kantor Wali Kota Mataram yang baru nantinya berpotensi menjadi salah satu tujuan para tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
“Gerbang masuk dan tampilan depan kantor wali kota harus siap disajikan sebagai wajah kota yang dapat ditinjau oleh tamu-tamu nasional,” kata Lale.
Sementara itu, terkait pembebasan lahan pendukung di sekitar lokasi pembangunan, Dinas PUPR memastikan prosesnya berjalan kondusif.
Saat ini, tim penilai independen (appraisal) tengah melakukan survei harga pasar tanah di sekitar lokasi. Dinas PUPR juga telah menyiapkan anggaran awal lebih dari Rp3 miliar untuk pembebasan lahan yang saat ini ditempati toko aksesori telepon seluler.
“Namun, nilai pastinya masih menunggu hasil resmi dari appraisal,” katanya.
Lale mengatakan, apabila hasil penilaian nantinya melebihi anggaran yang telah disiapkan, kekurangan dana akan dianggarkan kembali atau dibayarkan secara bertahap sesuai kesepakatan.
“Insyaallah, untuk masalah lahan bagian depan yang belum dibebaskan sudah tidak ada masalah. Tinggal komunikasi,” pungkasnya. (pan)
