Selong (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendorong penguatan literasi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas usaha dan memperluas akses pasar. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi daerah yang besar dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menyampaikan hal tersebut saat membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (16/9/2026).
Haerul mengatakan Lotim memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga perikanan dan kelautan. Keragaman potensi tersebut turut menjadikan Lotim sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbesar di NTB.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM, Pemkab Lotim pada 2025 telah mengucurkan suntikan dana tunai sebesar Rp20 miliar untuk mendukung permodalan pelaku usaha.
Namun, menurut H. Iron, sapaan Bupati Lotim, dukungan permodalan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pengelolaan usaha. Pelaku UMKM tidak cukup hanya mengejar jumlah produksi, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Ia menilai keberagaman UMKM Lombok Timur, yang mencakup produk olahan pertanian, peternakan, hingga kerajinan, merupakan modal sosial dan ekonomi yang kuat. Namun, potensi tersebut harus didukung kemampuan manajemen, pemahaman pasar, serta literasi keuangan yang memadai.
Selain UMKM, Haerul turut menyoroti potensi porang sebagai salah satu komoditas yang dapat mendorong perekonomian masyarakat Lombok Timur. Ia menyebut Lombok Timur memiliki keunggulan komparatif berupa satu-satunya pabrik pengolahan porang berkapasitas besar di NTB. Fasilitas tersebut mampu mengolah porang segar menjadi tepung porang maupun chips.
Pemkab Lotim saat ini juga tengah mempersiapkan rencana ekspor perdana tepung porang langsung ke Tiongkok. Haerul mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar proses perizinan karantina dapat segera diselesaikan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen mengungkapkan Lombok Timur menjadi daerah penerima fasilitasi terbanyak di NTB pada 2026. Dari program yang berjalan, sebanyak tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik di Lombok Timur akan menerima bantuan berupa transfer dana langsung kepada masyarakat.
Iskandar menekankan pentingnya pendampingan literasi keuangan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak habis untuk kebutuhan konsumtif. Sebanyak 144 pendamping disiapkan untuk mendampingi keluarga penerima manfaat, memperbaiki tata kelola keuangan, sekaligus mendorong pengembangan UMKM lokal agar memiliki daya saing hingga pasar ekspor.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) atas kolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho mengatakan keterlibatan BI dalam Forum KSSK NTB 2026 dilandasi semangat yang sama dengan pemerintah daerah, yakni mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat.
Forum KSSK NTB 2026 mengusung tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya”. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) NTB, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Kepala OJK Provinsi NTB, Deputi Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya, serta para pelaku UMKM Lombok Timur. (rus)
