Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengajukan tambahan 200 tangki air untuk mengatasi kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah NTB. Dari 200 tangki tersebut, akan didistribusikan masing-masing 100 tangki untuk mencukupi kebutuhan di Pulau Lombok, dan 100 tangki untuk masyarakat yang ada di wilayah Sumbawa.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sadimin, mengatakan sembilan kabupaten/kota di NTB kini dilanda kekeringan. Kondisi itu mencakup 227 desa di 66 kecamatan. Meski hampir seluruh daerah di NTB mulai terdampak kekeringan, Pemprov belum mengambil kebijakan untuk mengajukan Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi kasus ini.
“Sementara belum. Nanti kita tunggu, kebutuhannya sekarang masih bisa kita cukupi. Yang ada sekarang nambah 100 tangki untuk Pulau Sumbawa, 100 untuk Lombok,” ujarnya, Jumat, 18 September 2026.
Distribusi tangki air tersebut nantinya dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Di samping itu, pemerintah juga masih mengandalkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Potensi puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Namun, pemerintah masih memantau perkembangan kondisi cuaca, karena situasi tersebut belum dapat dipastikan. Berdasarkan prediksi, curah hujan di NTB juga diperkirakan berada di bawah normal hingga Desember.
Meski demikian, hujan mulai turun di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kekeringan dan menjaga ketersediaan air bagi masyarakat.
“Cuma prediksinya hujan di bawah normal itu kan sampai Desember. Cuma kemarin kan sudah mulai ada hujan kan. Mudah-mudahan nggak sampai parah-parah amat lah,” katanya.
Potensi penggunaan BTT, sambungnya tetap terbuka apabila kebutuhan air bersih nantinya tidak lagi dapat dipenuhi dengan anggaran yang sudah disediakan. Pengajuan anggaran akan dilakukan apabila kondisi sudah membutuhkan penanganan darurat. Besaran anggaran yang nantinya diajukan juga belum dapat dipastikan karena akan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
Jika diperlukan, penanganan tidak hanya berupa distribusi air bersih, tetapi juga dapat diarahkan pada pembangunan sumber air seperti sumur bor yang dijanjikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tiga kabupaten di NTB yakni Kabupaten Bima, Sumbawa, dan Lombok Timur telah menetapkan status Tanggap Darurat Kekeringan. Sementara, enam daerah lainnya masih berstatus siaga. Berdasarkan pemetaan data BPBD, dampak musim kemarau panjang ini telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat di 66 kecamatan dan 227 desa, melingkupi sekitar 84.837 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 263.310 jiwa.
Hingga pertengahan September ini, BPBD di tingkat kabupaten dan kota telah mengoperasikan puluhan armada tangki untuk mengalirkan sedikitnya 3.382.300 liter air bersih langsung ke pemukiman warga yang mengalami kekeringan ekstrem. Bantuan harian ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti konsumsi, memasak, dan kebersihan diri.
Selain pemenuhan kebutuhan air bersih, pemerintah provinsi juga bersiap menyalurkan bantuan non-air seperti kebutuhan logistik pangan, paket sanitasi, hingga penanganan kesehatan akibat dampak kemarau. Kendati demikian, BPBD NTB masih menunggu usulan resmi dari masing-masing pemerintah daerah. (era)
