Giri Menang (Suara NTB) – 109 ribu penduduk di Lombok Barat (Lobar) dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyedot anggaran Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta yang dialokasikan Rp70 miliar. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun harus pro aktif melakukan reaktivasi peserta BPJS yang nonaktif tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan dan PPKB Lombok Barat, Hj. Erni Suryana menyebutkan, terdapat 109 ribu warga yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS. “Dinonaktifkan karena sudah keluar dari Desil 1-5,” sebut Erni, Jumat (18/9/2026).
Ditanya alasan warga keluar dari Desil 1-5, menurut Erni hal itu menjadi kewenangan dari pihak yang melakukan pendataan. Keputusan itu bukan pada Dinas Kesehatan PPKB Lobar. Ia mengakui, persoalan Desil ini merugikan warga miskin yang tak tepat sasaran jika dinonaktifkan. Namun, penilaian Desil itu bukan di Dikes. Namun dari BPS yang melakukan pendataan.
“Kita tidak tahu kok bisa keluar dari Desil 1 sampai 5,” kata Erni.
Namun, menurutnya, prinsipnya pihaknya memastikan warga yang memiliki BPJS tetapi non-aktif dan butuh penanganan serta masuk dalam penyakit yang menjadi tanggungan bisa ditanggulangi melalui UHC. Dalam penanganan melalui UHC ini pun melalui proses verifikasi, diprioritaskan bagi warga yang butuh.
Warga yang memilki BPJS tetapi tidak sakit, maka tidak bisa didaftarkan dalam UHC. “Nanti kalau tiba-tiba warga butuh kan habis UHC-nya,” tegasnya.
Diketahui, jumlah sasaran prioritas kemiskinan Desil 1 sampai dengan Desil 4 di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 118.983 KK atau 376.983 jiwa. Untuk Desil 1 tercatat sebanyak 36.031 KK atau 112.293 jiwa. Sebaran terbesar terdapat di Kecamatan Sekotong, Narmada, Gerung, dan Gunungsari.
Sementara itu, Wakil Ketua komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah menyoroti banyak warga miskin atau tidak mampu menjadi korban data Desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menyusul banyaknya ketidaksesuaian penempatan desil pada masyarakat dengan fakta di lapangan.
Kondisi itu berdampak kepada banyak warga yang harusnya masuk kategori miskin, justru ditempatkan pada kategori sejahtera. Hal itu membuat banyak warga miskin menjadi korban karena tidak bisa menerima bantuan. “Untuk itu, Komisi IV DPRD Lobar mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) memperbaiki data Desil,” tegasnya. (her)
