Selong (Suara NTB) – Sebanyak 214 satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan program revitalisasi dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan penerima program serupa pada 2025 yang tercatat sebanyak 60 lembaga.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, M. Nurul Wathoni, mengatakan, program revitalisasi tersebut mencakup satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMP.
Dari total 214 lembaga penerima, sebanyak 82 lembaga merupakan satuan pendidikan jenjang PAUD yang terdiri atas Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Selanjutnya, 108 lembaga merupakan jenjang Sekolah Dasar (SD), sedangkan 24 lembaga lainnya merupakan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menurut Wathoni, program revitalisasi merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Pusat dalam menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan berkualitas. Program tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.
Ia menjelaskan, usulan revitalisasi sekolah ditempuh melalui sejumlah jalur. Di antaranya jalur reguler yang diusulkan secara mandiri oleh satuan pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jalur aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) DPR RI, jalur afirmasi bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta jalur kebijakan khusus Pemerintah Pusat.
Pelaksanaan program revitalisasi tersebut masih berlangsung hingga 15 September 2026, dengan peluang penambahan penerima yang masih terbuka hingga akhir September.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mengapresiasi bertambahnya jumlah satuan pendidikan yang memperoleh bantuan revitalisasi pada 2026. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI serta DPR RI.
“Jumlah ini naik hampir tiga kali lipat dari bantuan revitalisasi tahun 2025 yang berjumlah 60 lembaga,” ujar Bupati yang akrab disapa Haji Iron tersebut.
Haji Iron, sapaan Bupati Lotim, mengatakan Pemkab Lotim masih membuka komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas penerima program. Koordinasi dilakukan dengan kementerian terkait, DPR RI, khususnya Komisi X DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, anggota DPD RI daerah pemilihan Lombok, serta pihak lain yang berkaitan dengan program revitalisasi sekolah.
Selain meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, Haji Iron menilai pelaksanaan revitalisasi dengan pola swakelola oleh satuan pendidikan juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih baik dapat berjalan beriringan dengan perputaran ekonomi di lingkungan masyarakat. Pada saat yang sama, sarana sekolah yang lebih nyaman, bersih, dan sehat diharapkan mendukung keamanan dan kenyamanan siswa maupun guru selama proses belajar mengajar.
Haji Iron juga meminta komite sekolah dan seluruh warga sekolah ikut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah.
Hingga 15 September 2026, sebanyak 108 SD di bawah lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur tercatat sebagai penerima program revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai kecamatan, baik sekolah negeri maupun swasta. (rus)
