Selong (Suara NTB) – Wacana pendidikan gratis yang saat ini masih sebatas diskusi hingga jenjang SMA dinilai tidak akan berhasil jika hanya menyasar sekolah negeri.
Hal ini ditegaskan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Diniyah Islamiyah Darunnahflathain Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Jamaludin. Jamaludin yang juga anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan swasta harus menjadi bagian dari perencanaan tersebut, terutama di Lotim.
“Pendidikan gratis masih wacana dari tingkat PAUD sampai SMA. Wacana ini selama ini hanya untuk sekolah negeri, ke depan sekolah swasta juga harus diperhatikan,” pesannya menjawab Suara NTB di Selong, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, rencana pendidikan gratis ini tidak akan pernah sukses kalau tidak mencakup swasta. Seperti di Lotim, ia menegaskan, lembaga pendidikan swasta lebih besar dari negeri. MI dan SMP serta SMA sederajat lebih banyak swasta.
“Kalau hanya untuk negeri pasti kurang pas,” tambah adik kandung TGB. H. M. Zainul Majdi ini.
Lembaga Pendidikan Swasta Mendominasi di Lotim
Ia menyoroti, berdasarkan statistik, jumlah pendidikan swasta di Lotim memang mendominasi. Oleh karena itu, ia mempertanyakan bagaimana realisasi pendidikan gratis bagi sekolah swasta jika kebijakan tersebut hanya difokuskan pada sekolah negeri.
Jamaludin juga menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menggratiskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menurutnya, hitungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk program “3 in 1” di perguruan tinggi saja sudah menghabiskan Rp93,7 triliun. Angka tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, yang menyebut kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN mencapai Rp93.742.969.840.000 untuk 2.833.169 mahasiswa.
“Apalagi nanti kalau swasta, perguruan tinggi swasta kira-kira berapa triliun yang akan dihabiskan?” imbuhnya.
Ia juga mempertanyakan apakah ada program beasiswa untuk mahasiswa, serta apakah program unggulan “Smart” Lombok Timur tersedia bagi mahasiswa yang sekolah di dalam maupun luar daerah. Menurutnya, pendidikan swasta selama ini hanya terbantu melalui program TPP dan KIP, tetapi jumlahnya sangat kecil.
Jamaludin menekankan, pendidikan adalah hak semua masyarakat. Di Lotim, mayoritas masyarakat menempatkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan swasta. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menindaklanjuti wacana pendidikan gratis secara holistik dan menyeluruh, bukan hanya terbatas pada sekolah negeri. “Kita masih mendengar bagaimana follow up-nya untuk pendidikan secara umum, secara holistik. Kira-kira bagaimana penerapannya. Pendidikan gratis jangan hanya untuk negeri,” pungkasnya. (rus)
