Sumbawa Besar (Suara NTB)-Pemkab Sumbawa berkomitmen memperkuat program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Hal itu merupakan wujud nyata pemerintah dalam mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan.
“Penguatan program PSE harus menjadi momentum untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, serta merumuskan tindakan nyata,sehingga penurunan angka kemiskinan bisa kita percepat,” kata Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot pekan kemarin.
Ia menekankan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja,melainkan membutuhkan keterpaduan program, anggaran, dan pendampingan lintas sektor agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Program PSE harus dilaksanakan secara terpadu, tidak bisa hanya mengandalkan satu dinas atau satu lembaga. Seluruh pihak harus berkolaborasi dan bersinergi agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif.
“Bantuan sosial yang bersifat konsumtif perlu diimbangi dengan program pemberdayaan yang mendorong kemandirian masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, bantuan yang diarahkan pada kegiatan produktif lebih baik meskipun nilainya tidak terlalu besar. Hal itu dianggap sangat penting karena bisa memberikan manfaat jangka panjang apabila disertai pendampingan yang tepat.
Ia menekankan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat penerima bantuan agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah,tetapi masyarakat harus mampu mengembangkan potensi diri dan membangun usaha yang berkelanjutan.
“Peran tenaga pendamping sangat strategis karena mereka tidak hanya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik, tetapi membantu mereka menentukan jenis usaha sesuai potensi lokal, kemampuan penerima manfaat, serta peluang pasar,” jelasnya.
Bupati mencontohkan sektor perikanan, pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bidang yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan sumber daya yang dimiliki. Artinya,membangun usaha dari hulu hingga hilir dan peningkatan kapasitas produksi harus diiringi kepastian pasar,agar produk masyarakat tidak menumpuk tanpa pembeli.
Pengembangan UMKM, termasuk produk tenun khas Sumbawa menjadi salah satu contoh bahwa pemberdayaan perlu memperhatikan kesinambungan produksi dan permintaan pasar. Partisipasi masyarakat dan kemandirian harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
Pada prinsipnya pemerintah sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan PPSE melalui penguatan tenaga pendamping. Bahkan pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku agar proses pendampingan dapat berjalan optimal.
Ia berharap dukungan program pemberdayaan pada tahun 2027 dapat meningkat, sehingga jangkauan dan dampak program terhadap masyarakat semakin luas.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting. Kita ingin program ini benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan, sekaligus mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan produktif,” harap Bupati. (ils)
