Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB yang akan melaksanakan audit kinerja terhadap program prioritas daerah di sektor ketahanan pangan dan pendidikan.
Komitmen keterbukaan serta sikap kooperatif dalam menyukseskan pemeriksaan tersebut ditekankan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, saat memimpin jalannya Entry Meeting BPK Perwakilan NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (22/10).
Sekda Abul Chair menyoroti bahwa ketahanan pangan dan pendidikan merupakan dua pilar fundamental yang tidak hanya menjadi program unggulan nasional, melainkan juga fondasi utama pembangunan di daerah.
Evaluasi mendalam terhadap kedua sektor tersebut—termasuk tata kelola anggaran, distribusi, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana—dinilai sangat krusial untuk memastikan arah kebijakan pemerintah tetap berada pada jalur yang tepat dan akuntabel.
“Hari ini bicara tentang ketahanan pangan dan pendidikan, yang mana keduanya adalah program unggulan dari Provinsi NTB. Ketika bicara ketahanan pangan, tentu berbicara tentang bagaimana manusia bisa hidup dengan baik saat ini. Sementara pendidikan berbicara tentang bagaimana manusia bisa merencanakan hidup menjadi lebih baik di masa depan dan masa kini,” urai Sekda.
Oleh karena itu, Sekda secara tegas menginstruksikan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk bersikap terbuka dan kooperatif, serta tidak mempersulit proses pengumpulan data maupun penyediaan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.
Ia juga meminta Inspektorat Daerah untuk memberikan pendampingan khusus guna menjembatani komunikasi antara OPD dan tim BPK di lapangan.
“Saya meminta keterbukaan dan kesiapan untuk memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Jadikan pemeriksaan ini kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan jika memang didapati kelemahan, dan untuk itu kita minta pembimbingan serta solusi-solusi terbaiknya,” tegas mantan BPKP Provinsi Jawa Timur ini.
Sejalan dengan arahan tersebut, Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, berharap proses audit ini tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen penilaian atau koreksi semata, melainkan juga menjadi wadah pembinaan yang konstruktif bagi para aparatur di daerah.
“Kondisi OPD juga memengaruhi terkait dengan pemenuhan kriteria nanti. Tolong dibimbing OPD-OPD kami terkait dengan pemenuhan kriteria, itu jadi permintaan kami supaya sangat-sangat dipertimbangkan dan dikomunikasikan,” harap Budi.
Sementara itu, dari unsur tim pemeriksa, Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan NTB, I Gusti Ngurah Kawindra, mengapresiasi tinggi sambutan kooperatif yang ditunjukkan oleh jajaran Pemprov NTB. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja ini memerlukan proses validasi dan penyelarasan matriks desain pemeriksaan bersama kepala entitas, guna memastikan seluruh ruang lingkup audit benar-benar relevan dengan kondisi riil di lapangan.
“Keterbukaan itu sangat penting, sehingga nanti desain pemeriksaan kami itu berdasarkan daripada pertanyaan-pertanyaan, dari tujuan audit sampai pada kriterianya. Nanti hal ini akan dibuat dalam satu matriks yang akan didiskusikan secara teknis di masing-masing OPD pengampu,” jelas Kawindra.
Pertemuan strategis yang menandai dimulainya rangkaian audit kinerja BPK di lingkungan Pemprov NTB ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB, Syamsul Hadi, Pemeriksa Ahli Madya BPK NTB I Gusti Ngurah Kawindra, beserta segenap Tim Pemeriksa BPK NTB dan pimpinan perangkat terkait. (era)
