Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj. Nurul Adha tegas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang takut mengeksekusi program yang tidak masuk kategori anomali.
Hal itu ditegaskan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Lobar. Buntut rendahnya serapan realiasai belanja APBD 2026 yang jauh dari kata bagus, baru mencapai 62 persen hingga awal triwulan keempat. OPD dinilai tidak berani mengeksekusi anggaran program yang tidak masuk kategori anomali.
“Saya atas nama Fraksi PPP, berharap Ibu Wabup jangan lembek dalam bersikap. Harus tegas, termasuk pada OPD-OPD ini, agar kemudian OPD-OPD juga betul-betul melaksanakan usulan-usulan yang tidak masuk dalam anomali itu,” tegas Sekretaris Fraksi PPP DPRD Lobar, Muhammad Munip kepada awak media, Rabu (28/10/2026).
Di tengah kondisi saat ini sejumlah program Pemda masuk kategori anomolin hasil reviu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ketegasan kepala daerah diperlukan. Hal ini agar setiap usulan maupun program pelayanan untuk masyarakat yang tidak masuk kategori anomali bisa berjalan. Politisi asal Gunungsari itu mengingatkan agar kepentingan masyarakat haru menjadi hal yang utama diperhatikan pemerintah daerah.
“Jangan sampai dengan adanya dinamika-dinamika ini, masyarakat menjadi korban. Jadi kita berharap kepentingan masyarakat itulah yang utama. Terlebih banyak program-program yang sangat dinanti oleh masyarakat, jangan sampai kemudian tertunda,” imbuhnya.
Kritik pedas juga dilayangkan kepada OPD yang menunda eksekusi program tak anomali karena alasan semua terpengaruh program anomali. Padahal hal itu justru berbeda, dan tidak berkaitan dengan yang tidak anomaly, sehingga harusnya program itu lebih dulu diselesaikan.
Terlebih kondisi realisasi anggaran APBD Lobar masih rendah di angka sekitar 60 persen dan berpotensi menerima rapor merah dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai nanti dengan ini membuat evaluasi dari pusat membuat dana transfer ke daerah kita menjadi kurang. Sehingga harus segera (eksekusi program),” ujarnya.
Menyinggung persoalan program anomali, Munip melihat kondisi itu terjadi karena maladministrasi. Mulai dari disebabkan proposal pokok pikiran yang tidak diimput SIPD, hingga tidak sesuainya jadwal pengusulan hasil reses yang harusnya masuk sebelum Musrenbang sesuai Permendagri.
Kondisi itu pun dinilainya disebabkan minimnya pemahaman teknis yang diberikan OPD kepada pihak legislatif. Berimbas pada maladmisitrasi dan usulan masyarakat banyak tidak bisa terakomodir.
“Sehingga ketika sudah terjadi anomali seperti ini, OPD semua kemudian mengabaikan. Enggak ada yang kemudian merasa bersalah, padahal kan kalau disampaikan dari awal, dibuat sebuah skema mekanisme yang baik kan, koordinasi yang baik pasti sih semua (dewan) mengikuti,” kritiknya.
Kekecewaan tidak bisa disembunyikan politisi PPP itu. Lantaran kondisi itu justru hanya membuat masyarakat yang dirugikan. “Padahal kita menjadi abdi masyarakat ini kan, menjadi pelayan masyarakat, kita semua kan bekerja dengan masyarakat. Itu yang menjadi kekecewaan kita ini,” pungkasnya.
Sementara itu sebelumnya Asisten III Setda Lobar H. Fauzan Husniadi mengungkapkan bahwa seluruh kepala OPD sudah menerima pembekalan terkait teknis penganggaran beberapa hari lalu. Menurutnya saat bimtek itu, kepala dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) dituntut untuk berani mengambil resiko atas persoalan yang tidak berdampak ke kesekunsei hukum. Meski tidak dipungkiri kondisi kejadian operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Lobar nonaktif masih membuat rasa ketakutan pada OPD.
“Tapi tanggung jawab kita sebagai pimpinan kepala OPD, di sana (program) ada hak kepada masyarakat yang harus direalisasikan. Kalau semua tidak berani melakukan program, ngapain ada APBD lebih baik tidur saja,” ujarnya.
Menurutnya berjalan tidak berjalannya program tak anomali itu akan menjadi bahan penilaian kepala daerah untuk melakukan evaluasi kepada jajaran OPD. “Tidak boleh ada ketakutan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (her)
