KESIAPAN NTB menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 menjadi sorotan. Selain persoalan fasilitas yang belum dibenahi, daerah juga diminta menyiapkan anggaran yang tak sedikit.
Kendati demikian, KONI NTB optimis, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan terhadap tantangan yang dihadapi daerah.
Optimisme itu disampaikan Ketua Umum KONI NTB Terpilih, H. Mohan Roliskana, Senin (2/11) kepada awak media.
Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Menurut Mohan yang juga Wali Kota Mataram ini, PON merupakan agenda nasional. Karena itu, tidak semua beban akan ditaruh di pundak daerah.
“Saya pikir juga kalau misalnya kalau betul angka itu sampai Rp1 triliun, saya pikir juga mungkin pasti akan akan berat (bagi daerah) dan tidak mungkin akan merogoh kocek terlalu dalam,” ujarnya.
Terlebih, NTB mempunyai persoalan-persoalan lain yang mesti ditangani dari fiskal daerah. Maka dari itu, KONI akan terus berupaya membantu daerah dan PB PON untuk melobi pemerintah pusat.
“Maka itu nanti kita akan coba untuk membantu provinsi, membantu PB PON untuk bisa barangkali ada intervensi dari pusat aga bisa membantu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa venue yang akan digunakan besok,” terangnya.
Optimis Penyelenggaraan dan Prestasi Sukses
Kepercayaan diri itu juga disampaikan menyangkut NTB sebagai tuan rumah gelaran PON 2028. Diketahui, NTB memasang target lima besar daerah peraih emas dalam pesta olahraga tersebut. Di samping itu, NTB juga diharapkan sukses sebagai penyelenggaranya.
Mohan menegaskan, bahwa antara PB PON dan KONI NTB memiliki target masing-masing. PB PON dengan target sukses penyelenggaraan, sementara KONI NTB dengan target prestasi. Kendati demikian, kedua-duanya, kata Mohan, punya keterkaitan.
“Nah, dua-dua ini kan harus bisa kita sinergikan bersama. Nanti yang penting visi kita sama bahwa PON ini harus sukses dan dari prestasi juga harus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Saat ini, KONI NTB menaruh atensi terhadap beberapa pekerjaan rumah (PR) yang perlu ditangani. Seperti kesiapan venue hingga persiapan atlet.
PR tersebut tentu akan menjadi catatan PB PON di daerah untuk segera dicari solusinya. Dengan sisa waktu dua tahun, Mohan yakin, tantangan tersebut dapat diatasi.
“Saya kira itu, bisa kita (rampungkan), karena kita masih cukup punya waktu dua tahun untuk melakukan pembenahan infrastruktur, dan sudah ditentukan cabang-cabang olahraga mana saja yang sudah ditetapkan di NTT, di NTB dan juga mungkin ada di Jakarta juga,” ucapnya.
“Nah, kita kita fokus kepada cabang-cabang yang sudah ditetapkan di sini untuk bisa dilakukan penataanlah,” imbuhnya.
Adapun langkah strategis yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah memastikan legalitas pengurus KONI NTB baru dapat rampung. Dengan demikian, ruang gerak KONI NTB ke depan, terutama dalam menyelesaikan PR yang ada dapat lebih tertata.
“Dari dasar itulah kemudian nanti baru kalau pemetaan sudah kita lakukan, kemudian juga agenda-agenda ke depan sudah kita persiapkan. Cuma ini legalitasnya perlu,” pungkasnya. (sib)
