Mataram (Suara NTB) – Manajemen RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram melakukan studi banding ke RSD K.R.M.T. Wongsonegoro (RSWN) Kota Semarang, Senin (2/11/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mendalami tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta mempelajari strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kemandirian pengelolaan rumah sakit.
Melalui kunjungan tersebut, manajemen RSUD H. Moh. Ruslan berupaya mengadopsi berbagai praktik terbaik yang diterapkan RSWN Semarang. Rumah sakit tersebut dinilai memiliki tata kelola yang baik, tingkat kemandirian tinggi, serta efisiensi dalam pengelolaan layanan.
Direktur RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram, Hj. Eka Nurhayati, mengatakan, pemilihan RSWN Semarang sebagai lokasi studi banding didasarkan pada rekomendasi dan informasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
“Kami mendapat informasi dari Kemendagri, dari Ditjen Bina Keuangan, bahwa pengelolaan rumah sakit di sini bagus. Jadi, kami tentu harus belajar dari yang terbaik agar nantinya bisa diterapkan juga di Mataram,” ujarnya, Senin (2/11/026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan RSUD H. Moh. Ruslan melihat langsung perbedaan skala operasional kedua rumah sakit, terutama dari sisi ketersediaan lahan dan kapasitas tempat tidur pasien. RSWN Semarang memiliki area rumah sakit seluas sekitar delapan hektare, sedangkan RSUD H. Moh. Ruslan hanya memiliki lahan sekitar dua hektare.
Meski memiliki keterbatasan lahan, kondisi tersebut tidak menyurutkan keinginan manajemen RSUD H. Moh. Ruslan untuk melakukan berbagai terobosan, baik dalam peningkatan pelayanan maupun pengembangan infrastruktur rumah sakit.
Eka mengakui, pengembangan fasilitas dan layanan kesehatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Namun, keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan dalam merancang pengembangan rumah sakit ke depan.
“Siapa yang tidak ingin seperti di RSWN Semarang? Cuma, di kita tidak ada lahan kalau mau seperti itu,” ucapnya.
Di sisi lain, tantangan fiskal daerah juga menuntut rumah sakit untuk semakin mandiri dan inovatif dalam pengelolaan keuangan. Terlebih, ketika dukungan anggaran pemerintah mengalami penyesuaian, rumah sakit dituntut mampu mengoptimalkan sumber pendapatan tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan publik.
Melalui studi banding ini, manajemen RSUD H. Moh. Ruslan optimistis dapat menyerap berbagai pengalaman dan praktik pengelolaan dari RSWN Semarang. Sejumlah strategi yang dinilai relevan diharapkan dapat diterapkan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan rumah sakit di Kota Mataram.
Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan RSWN Kota Semarang, Lia Sasdesi, memaparkan sejumlah inovasi layanan unggulan yang dikembangkan untuk mengoptimalkan pendapatan rumah sakit di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Beberapa layanan tersebut di antaranya RSWN Beauty Care untuk pelayanan estetika medis oleh dokter spesialis kulit, Day Care Parikesit sebagai layanan penitipan anak dengan pendampingan medis oleh dokter spesialis anak, serta Klinik Akupunktur RSWN untuk terapi pemulihan dan penanganan nyeri secara holistik.
“Kami di RSWN mengembangkan berbagai inovasi layanan, seperti RSWN Beauty Care untuk perawatan estetika, layanan Day Care, hingga Akupunktur RSWN,” jelas Lia.
Menurut Lia, sebagai rumah sakit daerah berstatus BLUD, pengembangan layanan berbayar tersebut merupakan salah satu upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan pendapatan BLUD di luar layanan kesehatan reguler.
Pendapatan dari berbagai inovasi layanan tersebut memberikan fleksibilitas keuangan bagi rumah sakit. Dana yang diperoleh kemudian dikelola dan dimanfaatkan kembali untuk mendukung kebutuhan operasional serta modernisasi fasilitas medis.
Dengan pola pengelolaan tersebut, RSWN berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kemandirian keuangan agar tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
“Itu yang diputar, tentu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan tidak bergantung pada anggaran pemerintah daerah,” pungkasnya. (pan/*)
