Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk proses perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kenaikan gaji telah dibahas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2026.
Asisten Administrasi Umum Setda Dompu, Dr Mahjulan, SP., MP., mengungkapkan, proses koordinasi perpanjangan SK tersebut masih berlangsung. Pasalnya, masa pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Dompu selama ini tidak seragam.
Artinya, pegawai yang mulai diangkat pada Oktober 2025, November 2025, hingga Desember 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menyeragamkan masa berlaku SK perpanjangan, agar memiliki dasar waktu pengangkatan yang sama.
Mahjulan menyebutkan, dari total 5.497 PPPK Paruh Waktu yang telah menerima SK pengangkatan, terdapat beberapa orang yang masih menjalani evaluasi. Bahkan, mereka terancam tidak mendapatkan perpanjangan SK apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya persoalan.
Proses evaluasi tersebut turut memengaruhi tahapan administrasi perpanjangan SK secara keseluruhan. Namun, Mahjulan memastikan persoalan yang dihadapi sejumlah pegawai tidak akan menghambat perpanjangan SK bagi PPPK Paruh Waktu lainnya yang tidak bermasalah.
“Yang tidak bermasalah, perpanjangan SK tidak akan terganggu. Dalam waktu tidak terlalu lama, SK PPPK Paruh Waktu ini akan segera disampaikan,” ujarnya.
Pihaknya berharap koordinasi dan penyeragaman administrasi tersebut segera tuntas, sehingga kepastian masa kerja dan penghasilan ribuan PPPK Paruh Waktu dapat segera diperoleh. (ula)
