BerandaNTBKOTA MATARAMKomisi II DPRD Kota Mataram Soroti Sinkronisasi Program OPD

Komisi II DPRD Kota Mataram Soroti Sinkronisasi Program OPD

Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kota Mataram menekankan pentingnya komunikasi dan sinkronisasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan legislatif dalam penyusunan program prioritas. Program yang dirancang pemerintah daerah diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak hanya didominasi belanja rutin.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bahkreysi, saat memimpin rapat kerja bersama OPD mitra, Kamis (19/11).

Menurutnya, kemitraan yang baik bukan hanya sebatas pembahasan anggaran, tetapi juga bagaimana setiap usulan dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak bisa hanya menyampaikan bahwa usulan-usulan yang diberikan kepada TAPD hanya disetujui sekian persen. Harapan kami ke depan, kondisi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kami bisa menjadi perhatian,” ujarnya.

Pipit, sapaan akrabnya juga mempertanyakan perhatian DKP (Dinas Ketahanan Pangan) terhadap pengembangan potensi petani, peternak, dan UMKM lokal. Ia menyoroti besarnya alokasi belanja barang dan jasa yang disebut mengalami lonjakan hingga sekitar 107 persen.

Ia meminta kejelasan sejauh mana dinas melakukan pemetaan terhadap petani, peternak, serta pelaku UMKM yang berpotensi dilibatkan untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha tersebut.

“Sejauh mana Dinas Ketahanan Pangan memetakan petani, peternak, dan UMKM kita yang mampu mengakomodasi kebutuhan UMKM? Apakah memang ada perhatian dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri?” tanyanya.

Menurutnya, program ketahanan pangan semestinya tidak hanya berorientasi pada ketersediaan dan distribusi bahan pangan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Keterlibatan pelaku usaha dan produsen pangan daerah dinilai penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH, menegaskan bahwa komunikasi antara OPD dan legislatif harus dilakukan sejak perencanaan. Sinkronisasi tersebut penting agar program prioritas yang disusun tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Plt Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, menjelaskan bahwa tugas utama instansinya mencakup tiga aspek, yakni menjamin ketersediaan stok pangan, memastikan distribusi pangan berjalan aman, serta menjamin pangan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar keamanan.

Ia menjelaskan, DKP tidak bertugas melakukan kegiatan produksi atau menanam komoditas pertanian. Tugas tersebut menjadi kewenangan instansi teknis terkait. Pihaknya lebih berfokus pada pengawasan ketersediaan dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, termasuk melakukan pengujian terhadap bahan pangan yang berpotensi mengandung zat berbahaya.

Terkait cadangan pangan pemerintah daerah, Sudirman menyebutkan Kota Mataram saat ini memiliki cadangan beras sebanyak 16,5 ton. Jumlah tersebut dinilai masih mencukupi berdasarkan perhitungan kebutuhan dan potensi kerawanan bencana di daerah.

“Kalau cadangan pangan kita di kota ini, saya rasa sudah cukup. Ada barometer yang digunakan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait untuk melihat potensi kejadian kebencanaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, cadangan pangan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat, seperti banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Penyalurannya juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku serta melalui mekanisme permohonan kepada Ketua Dewan Pangan Kota Mataram, yakni Wali Kota Mataram. (fit)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES

IKLAN









VIDEO