Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, H. Kader Jaelani menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Dompu. Berbagai capaian keberhasilan pembangunan dipaparkan Bupati, termasuk kendala yang dihadapi pemerintah di tahun 2023. Mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga pertumbuhan ekonomi.
H. Kader Jaelani langsung menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2023 kepada DPRD Dompu dalam rapat paripurna Dewan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Dompu, H Andi Bachtiar, A.Md.Par dan didampingi wakil Ketua Dewan, H Muhammad Amin, S.Pd di ruang rapat paripurna DPRD Dompu, Rabu 3 April 2024. Selain dihadiri para anggota Dewan, paripurna Dewan ini juga dihadiri Dandim 1614/Dompu, Letkol Kav Riyan Oktiya Virajati, Kasi Intelkam Kejari Dompu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Sekda Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan PP, SKM, MM.Kes., dan pejabat lingkup Pemkab Dompu.
H. Kader Jaelani dalam nota pengantar LKPJ-nya menyampaikan, penyelenggaran pemerintahan daerah merupakan upaya pencapaian visi pembangunan sesuai Perda No. 2 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu tahun 2021 – 2026, yaitu “Dompu yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, dan Religius”.
Peraturan Bupati (Perbup) No 40 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Dompu tahun 2023, telah ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu “Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal”.
Sehingga prioritas pembangunan tahun 2023, yaitu Peningkatan akuntabilitas, profesionalitas dan pelayanan publik daerah; Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan; Peningkatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan kualitas sumber daya manusia; Peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar; Peningkatan kualitas lingkungan hidup; Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban;
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, lanjut H. Kader Jaelani, dapat diukur melalui capaian indikator makro daerah yang merupakan standar pengukuran kemajuan daerah secara umum. Yaitu capaian IPM Kabupaten Dompu tahun 2023 berdasarkan sensus penduduk 2020 sebesar 71,77 persen dengan kategori tinggi.
Kemiskinan berdasarkan rilis BPS awal 2024 untuk kondisi 2023 tinggal 12,62 persen. Kendati meningkat dibandingkan 2022 yaitu sebesar 12,4 persen. Namun kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya garis kemiskinan dari Rp.404.413,- tahun 2022 menjadi Rp.442.451,- tahun 2023. Tapi Kabupaten Dompu masih menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terendah se Provinsi NTB. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Dompu juga membaik dari 2,5 persen tahun 2022 menjadi 2,36 persen tahun 2023. Pertumbuhan wirausaha baru yang positif serta fasilitasi terhadap UMKM dan IKM merupakan faktor yang turut mempengaruhi peningkatan angka pengangguran terbuka.
Petumbuhan ekonomi juga mengalami tumbuh 3,17 persen di tahun 2023 dan pertumbuhan ini semakin baik sejak pandemi Covid-19. Begitu juga dengan pendapatan perkapita Kabupaten Dompu tahun 2023 tercatat Rp.34.430.000,- menunjukan peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.32.638.000,-. Begitu juga dengan ketimpangan pendapatan atau gini rasio tahun 2023 masih dalam rentang 0,3-0,4 dengan kategori sedang. “Dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah Kabupaten Dompu semakin banyak mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik dari pemerintah atasan maupun dari pihak swasta. Ini menjadi bukti pengakuan pihak atasan, atas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan,” ungkap H. Kader Jaelani.
Adapun penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2023 diantaranya penghargaan sebagai kabupaten yang berkinerja melalui insentif fiskal dengan kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim oleh Wakil Presiden RI, Kabupaten Inovatif oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Kabupaten dengan Predikat A atau sangat baik dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Penghargaan Kabupaten Bebas Polio oleh Kementerian Kesehatan RI, Kabupaten dengan universal coverage health program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) sebagai program strategis nasional, Penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atas komitmen terhadap perlindungan anak di daerah, Penghargaan sebagai daerah dengan vaksinasi covid-19 dosis kedua tertinggi se NTB, Juara 1 lomba keluarga berencana pria tingkat NTB, Opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2022 dari BPK– RI atau 9 kali secara berurutan.
H. Kader Jaelani juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh komponen masyarakat dan lembaga pemerintah atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini, sehingga pemerintahan H. Kader Jaelani – Syahrul Parsan, ST, MT (AKJ Syah) dapat menjalankan amanah rakyat untuk mewujudkan Dompu yang Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius.
Namun disadari terdapat kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah Kabupaten Dompu. Evaluasi dari pimpinan dan anggota Dewan, akan dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan di masa mendatang. (ula/*)
