Mataram (Suara NTB)- Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H Iswandi, M.Si memberikan pemaparan di hari ketiga kegiatan Musrenbang NTB dengan tema Pembangunan Infrastruktur, Kewilayahan dan Investasi di Kawasan Strategis Provinsi NTB yang berlangsung di Lombok Raya, Jumat 26 April 2024 kemarin.
Selain Kepala Bappeda, sejumlah pihak hadir dan memberikan pemaparannya diantaranya Founder/CEO PT Diamar Mitra Kayangan, Prof. Dr. Son Diamar, PGS General Manager The Mandalika, Wahyu Moerhadi, Ketua Tim Percepatan Investasi Kawasan Samota, Dr. H Badrul Munir, Government Relations PT. Sumbawa Timur Mining Dedy Yudha Aditya, Kadisperin Provinsi didampingi Kepala Bappeda KSB dan sejumlah pihak lainnya.
Iswandi mengatakan, luas wilayah daratan di NTB yaitu 1,9 juta hektare, sementara luas wilayah laut mencapai 2,7 juta hektare. Artinya dengan kawasan laut yang lebih luas itu mengharuskan pemerintah daerah memberi perhatian yang lebih pada sektor ekonomi biru. Sebab di sana banyak potensi ekonomi yang sangat perlu dikembangkan.
“Artinya kita harus memberikan perhatian pada ekonomi biru, sebab selama ini kita sangat dominan pada sektor pertanian dalam arti sempit yaitu tanaman pangan,” kata Iswandi.
Hal utama yang dihadapi sekarang kata Iswandi adalah masalah produktivitas, di mana pendapatan per-kapita masyarakat NTB masih rendah. Sehingga arahan pemerintah pusat yaitu bagaimana NTB menjadi provinsi yang berpendapatan tinggi.
“Sehingga kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, baik itu produktivitas penduduk, daerah juga produktivitas perangkat daerah. Seluruh kerja-kerja kita itu harus berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita” tegas Iswandi.
PDRB Provinsi NTB saat ini terlihat menggembirakan, karena adanya sektor tambang. Namun dalam dua tahun terakhir ini, NTB mulai jeli melihat potensi pertumbuhan ekonomi di luar tambang. Hal ini penting dilakukan untuk mengakselerasi perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kata Iswandi, strategi nasional dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di wilayah regional Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebagai hub ekonomi kreatif nusantara bertaraf internasional. Artinya pariwisata di Bali, NTB dan NTT itu menjadi satu kesatuan, sehingga perlu dilakukan integrasi di ketiga provinsi ini.
Iswandi menginginkan agar semua potensi yang dimiliki oleh Pemprov NTB dapat dikembangkan sehingga provinsi ini bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Kawasan Bali Nusra sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
“Artinya kita harus sadar bahwa kita lebih kaya dibanding dengan dua provinsi di sekitar kita untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi agar setara atau lebih tinggi dari Bali dan NTT,” terangnya.
Iswandi dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Provinsi NTB yang menjadi kawasan strategis dalam revisi RTRW Provinsi NTB. 11 KSP tersebut yaitu kawasan Mataram Raya – Gili Tramena dan sekitarnya, kawasan Kuta Mandalika dan sekitarnya, kawasan Industri Sumbawa Barat dan sekitarnya, kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya.
Kemudian kawasan Teluk Bima dan sekitarnya, kawasan Waworada – Sape dan sekitarnya, KSP Agroindustri Pototano, Alas – Utan dan sekitarnya, KSP Ekosisten Puncak Ngengas Selalu Legini, KSP Saleh-Moyo-Tambora (Samota) dan sekitarnya, KSP Ekosistem Hutan Parado dan sekitarnya serta Ekosistem Gunung Tambora.
“Imbauan saya sekarang semua pemerintah daerah termasuk provinsi, ketika menetapkan agenda pembangunan ekonomi itu jangan samar-samar lagi. Geo-tagging-nya harus clear pada kawasan kawasan ini,” ujarnya.(ris)
