Mataram (Suara NTB)- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja (Satker) terbaik yang diukur oleh delapan indikator. Pemberian penghargaan tersebut digelar dalam Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kantor Wilayah DJPB NTB tahun 2024 yang berlangsung Senin 29 april 2024 kemarin.
Penghargaan diberikan dalam beberapa katagori. Yang pertama adalah penghargaan IKPA Satker Terbaik Kategori Pagu Kecil (dibawah Rp5 Miliar) yang diberikan kepada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah di peringkat pertama, Balai Pemasyarakatan Sumbawa Besar di peringkat kedua, dan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Mataram di peringkat ketiga.
Untuk kategori Sakter Pagu Sedang (Rp5 Miliar – Rp20 Miliar), penghargaan diberikan kepada Pengadilan Agama Bima di posisi pertama, Pengadilan Agama Sumbawa di posisi kedua serta Ditreskrimum Polda NTB di posisi ketiga. Sedangkan penghargaan untuk Satker Kategori Pagu Besar (diatas Rp20 Miliar) diberikan kepada Polres Lombok Timur di posisi pertama, Polres Lombok Barat di posisi kedua dan Polres Bima Kota di posisi ketiga.
Untuk penghargaan IKPA Pembina Satker Terbaik, peringkat pertama diraih oleh Pengadilan Tinggi Mataram, peringkat kedua Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan peringkat ketiga Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Untuk penghargaan kategori Satker Badan Layanan Umum (BLU) diraih oleh IUN Mataram. Penghargaan Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) diraih oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara penghargaan Satker Mitra Media Terbaik diberikan kepada TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat.
Kepala DJPb Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada Satker yang selama tahun 2023 kemarin telah melaksanakan semua upaya agar kinerja pelaksanaan anggarannya sesuai dengan yang diinginkan. Ada capaian-capaian dalam indikator kinerja pelaksanaan anggarannya yang telah dipenuhi dengan baik.
Ratih mengatakan, indikator yang dinilai antara lain bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran hingga outputanya.
“Bagaimana mereka merencanakan anggaran, apakah sesuai dengan yang direncanakan, ada deviasi atau tidak. Itu kan kinerjanya diukur dalam delapan indikator,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani.
Ia mengatakan, persentase penilaian terbesar yaitu bagaimana Satker membuat perencanaan anggaran yang deviasinya tak terlalu tinggi. Kemudian uang muka (UP) yang diberikan ke Satker apakah bisa dikelola dengan baik atau tidak. Itulah yang menjadi penilaian penting pemberian penghargaan ini.
“Aspek realisasi anggaran juga ada (dinilai-red), namun persentasenya tak sangat besar. Sebab tujuan anggaran ini tak hanya diserap untuk habis” katanya.(ris/*)
