Mataram (Suara NTB)- Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi (Distanbun) NTB Muhammad Taufieq Hidayat menghadiri rapat terkait pembentukan program Dapur Sehat yang digelar di Ruang Puskodal Makorem 162/WB, Selasa 26 November 2024.
Kadistanbun NTB mengatakan, pihaknya akan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan untuk mensukseskan program ini telah memenuhi standar kualitas yang baik. Terlebih hampir semua bahan pangan yang diperlukan di program ini tersedia di dalam daerah dan ditanam oleh petani NTB.
“Rencana pembangunan ini harus memastikan bahwa setiap unit Dapur Sehat dapat memenuhi kebutuhan gizi yang optimal dan dapat beroperasi secara efisien. Kami juga akan memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas yang baik,” ujar Taufieq Hidayat.
Taufieq mengusulkan perlunya pemetaan kebutuhan bahan baku pangan yang mendukung program Dapur Sehat. Dinas Pertanian siap membantu dengan menyediakan bibit dan berbagai bantuan lain bagi petani. Menurutnya, selain memastikan pasokan bahan pangan yang cukup, hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian petani di NTB.
“Secara tidak langsung, program ini akan memperbaiki ekonomi petani kita, karena kebutuhan bahan baku akan mudah didapatkan, sekaligus memberi pasar yang jelas bagi hasil pertanian mereka,” tutup Kadistan NTB.
Dengan semangat kebersamaan dan dukungan lintas sektor, program Dapur Sehat di NTB diharapkan dapat menjadi solusi pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh provinsi, dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan.
Rapat pembentukan program Dapur Sehat ini dipimpin oleh Danrem 162/Wira Bakhti, dengan agenda utama menyambut pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rencana besar ini akan diluncurkan pada Januari 2025, dan Kota Karawang telah menjadi pilot project yang diterapkan untuk program ini.
Program Dapur Sehat bertujuan memastikan seluruh siswa, mulai dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, mendapatkan akses kepada makanan bergizi yang memadai. Dalam rapat ini, Kasiter Kasrem 162/WB menekankan pentingnya persiapan awal oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar dapat mengimplementasikan program ini dengan lebih efektif sebelum adanya edaran resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).(*)
