TRANSPORTASI publik atau angkutan umum menjadi salah satu fasilitas yang harus tersedia untuk melayani masyarakat. Namun belakangan di NTB, termasuk di Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, angkutan umum yang dikenal dengan bemo kuning semakin menghilang.
Eksistensi angkutan umum kian terpinggirkan seiring dengan semakin mendominasinya angkutan berbasis online dan kendaraan pribadi. Padahal berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai angkutan umum yaitu mengamanatkan pemerintah yang harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum.
Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi, S.E, M.M., mengatakan, pihaknya saat ini memiliki beberapa perhatian sesuai dengan tugas dan fungsinya di Komisi V, di antaranya yaitu masalah perhubungan, termasuk penyediaan infrastruktur angkutan publik.
“Transportasi umum kita menjadi semakin jarang ada, bemo kuning yang tadinya ada sekarang menjadi nyaris tidak ada. Kemudian bus antar kabupaten yang tadinya ada, kini banyak yang mati. Sehingga kemudian diatasi oleh rekan-rekan Damri untuk pengantaran transportasi,” kata Abdul Hadi kepada wartawan akhir pekan kemarin.
Anggota dewan dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 ini mengatakan, angkutan publik di NTB menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, bagaimana caranya agar moda transportasi publik tetap eksis, tentunya dengan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan mereka.
Sebab jika dibiarkan bersaing secara bebas dengan angkutan online yang berbasis teknologi, tentu tidak akan bisa. Sehingga perlu dicarikan langkah yang pas agar keberadaan transportasi umum tetap ada untuk melayani masyarakat sesuai dengan amanat UU. Sebab tak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan angkutan sewa khusus (ASK).
“Bemo kuning kalau dipanggil melalui aplikasi kan tak bisa, begitu juga bus engkel. Bagaimana kita menyelesaikan persoaalan ini, inilah yang menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Terlebih NTB menjadi daerah wisata unggulan, tentu aspek transportasi umum harus tersedia dengan baik untuk melayani tamu yang berkunjung. Apalagi NTB akan menjadi tuan rumah PON tahun 2028 mendatang, maka sangat perlu digagas konsep yang bagus untuk mengadakan transportasi umum ini.(ris)
